Network
Baca Juga: Hadapi Tantangan Masa Depan, Remaja Indonesia Butuh Keterampilan Abad ke-21
Menkeu melanjutkan bahwa Presiden juga telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dengan DIPA yang sudah diterima sekarang ini, agar untuk lelang (procurement) dalam rangka pelaksaaan belanja modal bisa dilakukan seawal mungkin. Harapannya, pelaksanaan belanja modal tersebut bisa mulai di eksekusi mulai bulan Januari.
Karena ketidakpastian masih sangat tinggi akibat Covid-19 di tahun 2021 mendatang, maka Menkeu meminta kepada Kementerian/Lembaga untuk tetap fleksibel dalam pengalokasian anggarannya. Dalam hal ini, fokus belanja pada program bantuan sosial atau program-program yang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Namun, Menkeu juga mengingatkan bahwa pelaksanaan belanja Kementerian dan Lembaga itu tetap dilakukan secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan.
"Itu yang saya sampaikan dari langkah-langkah untuk pelaksanaan APBN 2021 yang sekarang ini sedang diakselerasi dalam program DIPA. Saat ini, Kementerian Keuangan akan memonitor dan mendukung seluruh pelaksanaan APBN 2020 sampai dengan akhir tahun ini terutama untuk penyerapan pada hari atau minggu terakhir, dan kami akan terus melakukan dukungan bagi eksekusi APBN 2021 terutama yang akan dieksekusi pada bulan Januari," tutup Menkeu.***
