Network
WARTA PONTIANAK - Juru bicara Partai Komunis China melaporkan beberapa pemerintah provinsi di Republik Rakyat China (RRC) membuatkan kebijakan yang memberikan cuti pernikahan berbayar selama 30 hari kepada para pengantin baru.
Cuti terebut diberikan dengan harapan dapat mendorong pernikahan dan meningkatkan angka kelahiran di China. Berdasarkan kebijakan di negara itu, pernikahan berbayar minimum di China adalah tiga hari, tetapi sejumlah provinsi kini telah dapat menetapkan tunjangan yang lebih besar sejak Februari lalu.
Provinsi Shanxi dan barat laut gansu saat ini telah memberlakukan cuti pernikahan selama 30 hari. Berbeda halnya, dengan Shanghai yang memberikan cuti selama 10 hari dan Sichuan hanya tiga hari.
Baca Juga: MUI Kecam Pembakaran Al Quran di Swedia, Minta Tindak Tegas Kelompok Ekstremis
"Memperpanjang cuti pernikahan adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan tingkat kesuburan," kata Yang Haiyang, Dekan Institut Penelitian Pembangunan Sosial Universitas Keuangan dan Ekonomi Barat Daya.
"Perpanjangan cuti menikah terutama di beberapa provinsi dan kota dengan perkembangan ekonomi yang relatif lambat," katanya, seraya menambahkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperluas angkatan kerja dan menstimulasi konsumsi.
Ia juga mengatakan sejumlah kebijakan pendukung lainnya masih diperlukan, termasuk subsidi perumahan dan cuti ayah yang dibayar untuk pria.
Seperti diketahui, untuk pertama kalinya dalam enam dekade terakhir, populasi penduduk di China mengalami penurunan pada tahun lalu. Sebuah titik balik yang diperkirakan akan menandai dimulainya periode penurunan yang panjang.
Baca Juga: Pembakaran Al Quran di Swedia Dikutuk Aliansi Peradaban PBB, Moratinos : Tindakan Keji
