Network
WARTA PONTIANAK - PLN menerima 124 sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kalimantan Barat untuk beberapa asset persil tanah tapak tower, gardu induk, bangun PLTU/PLTD, kantor layanan, dan lain-lain.
Seluruh asset yang diamankan atas kerja sama antara PLN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyerahan secara simbolis sertifikat tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar, Ery Suwondo kepada GM PLN UIW Kalbar, Ari Dartomo dan SRM Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Kalbagbar, Hariyadi, pada Jumat 27 November 2020.
Baca Juga: PLN Kalbar Gelar Pelatihan Keterampilan Usaha Untuk 120 UMKM
124 sertifikat tersebut diperoleh dari 10 kantor pertanahan yang tersebar di Kalbar. Saat ini terdapat 2410 bidang tanah yang perlu disertipikasi dan 2106 di antaranya belum bersertifikat. Sekitar 950 bidang tanah sedang dalam proses di kantor pertanahan di seluruh Kalbar.
Menurut Ari Dartomo, General Manager PLN UIW Kalbar, untuk menerangi pelosok negeri, PLN membangun berbagai macam infrastruktur ketenagalistrikan yang tentunya membutuhkan lahan untuk membangunnya. Selama 75 tahun PLN berdiri, belum semua aset yang dimiliki PLN telah tersertipikasi.
"Untuk itu kami perlu kerja sama yg baik antara PLN dan BPN yang juga didukung oleh KPK. Kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Warta Pontianak, Senin 30 November 2020.
Baca Juga: Penantian Panjang Terjawab, PLN Nyalakan Listrik 4 Desa di Sanggau dan Melawi
Sementara, Kakanwil BPN Provinsi Kalbar, Ery Suwondo, menyebutkan koordinasi ini adalah tindak lanjut MOU dengan PLN pada Bulan Juli lalu. Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KPK yang telah secara intens melakukan monitoring terhadap aset PLN.
