Network
WARTA PONTIANAK – Isu seputar suku, agama, ras dan antara golongan (SARA) dalam setiap perhelatan Pemilu kerap muncul. Ditambah persoalan berita bohong (hoaks) yang akan membuat demokrasi tidak sehat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar menggulirkan pilot project pendidikan politik.
“Soal penggunaan isu SARA sudah ada aturan dan larangannya dalam pasal 187 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka diperlukan penegakkan hukumnya yang harus mumpuni,” kata Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan, Sabtu 7 Agustus 2021, dalam Lokakarya Virtual yang diselenggaran Institute Kajian Kebangsaan (Instan).
Dalam lokakarya bertema ‘Antisipasi Degradasi Semangat Kebangsaan di Pemilu 2024 dan Hambatan Pandemi Covid-19 ini, Ramdan mengharapkan semua pihak memiliki tanggungjawab dalam pendidikan politik sehingga pemilu dapat berhasil. Dalam hal teknis penyelenggaran memang ranah KPU. Tetapi juga ada keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah, Bawaslu, peserta pemilu dan masyarakat dalam proses pendidikan politik.
“Terkait hal ini, kami sudah memiliki pilot project program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Desa arasau Jaya 3 Mempawah dan Desa Wajuk Hulu Kubu Raya,” ujar Ramdan.
Pernyataan Ramdan ini menjawab peserta Lokakarya yang mempertanyakan tentang solusi apa yang harus dilakukan setelah melihat kondisi munculnya ketegangan sosial. Siapa yang bertanggungjawab dalam pendidikan politik.
pemiluBaca Juga: Cegah Degradasi Kebangsaan di Pemilu 2024, Instan Gelar Lokakarya Virtual
“Masyarakat kita terkotak-kotak, dan rasa kebangsaan tercabik-cabik dalam setiap momentum pemilu mulai Pilkada, Pilegislatif hingga Pilpres yang puncaknya di 2019. Bagaimana peran KPU dan siapa yang memiliki peran untuk hal ini,” kata Romiadi Haryono, salahseorang peserta Lokakarya.
Lontaran pertanyaan serupa juga dikemukakan Wakil Walikota Singkawang, H. Irwan, peserta lainnya dalam lokakarya tersebut.
“Di negara maju sekalipun, yang dikapitalisasi adalah isu-sisu SARA. Pengalaman kami di Singkawang yang secara sosio kultural sangat beragam, termasuk di Kalbar secara umum. Kita tidak ingin identitas ini terpelihara dan mengental sebagai bahan progaganda dan agitasi elit politik,” kata Irwan.
