Network
WARTA PONTIANAK – Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bambang Hendroyono mengatakan, perlunya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/ kota, dalam upaya pemulihan lingkungan dan ekonomi.
“Hal yang harus kita kuatkan adalah sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melihat landscape ekosistem yang ada di Kalbar. Ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memulihkan lingkungan dan ekonomi yang berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim,” kata Bambang Hendroyono.
Pemerintah akan bekerja keras untuk dapat mengembalikan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) ke pokok fungsi perlindungan, sehingga diperlukan kerja sama dengan seluruh stakeholder di pemerintahan.
“DAS dan Sub DAS Kapuas menjadi prioritas yang harus dikelola kembali agar memenuhi prinsip dan norma layaknya sebuah DAS yang harus dijaga. Tidak boleh ada hambatan dari atas ke bawah, harus mengalir,” ungkap Sekjen KLHK RI.
Sinergitas serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memulihkan DAS.
Baca Juga: Cegah Banjir Besar, KLHK Sudah Rehabilitasi 70 Ribu Hektare DAS Barito di Kalsel
“Kami berharap pemerintah pusat, Gubernur Kalbar, dan pemerintah kabupaten terkait, diantaranya Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Kubu Raya, bersama-sama mencari penyebab macetnya DAS dan Sub DAS, serta memulihkan kembali kondisinya,” katanya.
Kepedulian masyarakat dalam memulihkan lingkungan juga sangat diharapkan, seperti menanam pohon sesuai dengan habitat aslinya hingga menjaga aliran sungai.
“Jenis tanaman hutan apa yang bisa membuat masyarakat ikut menjaga dan penguatan kembali waduk-waduk, serta tidak boleh ada sedimentasi tinggi pada sungai. Hal-hal seperti itu yang harus dibenahi. Kita juga harus menanam kembali pohon sesuai dengan habitat asli,” jelas Sekjen KLHK.
