Network
WARTA PONTIANAK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti, melakukan audiensi dengan Bupati Kayong Utara, terkait wacana pembangunan Lapas atau Rutan di Kayong Utara.
Didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ketapang, Ika Yusanti menyampaikan informasi terkait fungsi Kanwil Kemenkumham Kalbar yang dapat menjadi pendukung sistem pemerintahan di Kabupaten Kayong Utara.
“Menindaklanjuti arahan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan petunjuk dari Kakanwil Kalbar, saya mewakili Kanwil Kemenkumham Kalbar berkesempatan untuk bertemu dengan Bupati Kayong Utara, untuk menyosialisasikan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Kalbar, mulai dari bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian hingga pelayanan Hukum dan HAM,” ujar Ika.
Ika juga menyampaikan permasalahan over crowded yang terjadi di Lapas Kelas IIB Ketapang yang sudah 500 persen, dari kapasitas hunian 200 orang kini dihuni 1000an orang.
Sehingga dirasa perlu untuk menjajaki pembangunan Lapas atau Rutan baru di Kabupaten Kayong Utara.
Baca Juga: Mendadak, 83 Petugas Lapas Klas IIA Pontianak di Tes Urine, Ini Hasilnya
“Kanwil Kemenkumham Kalbar memerlukan dukungan untuk pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan penyangga yang dapat menekan angka over crowded di Lapas Klas IIB Ketapang. Maka kami membutuhkan lahan yang strategis untuk pembangunan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kayong Utara,” jelas Ika.
Sementara Bupati Kayong Utara, Citra Duani akan menindak lanjuti perihal wacana pembangunan Lapas atau Rutan di Kabupaten Kayong Utara.
“Saya akan tindaklanjuti kebutuhan lahan untuk pembangunan UPT Pemasyarakatan di Kayong Utara. Koordinasi secara intensif akan kita lakukan guna mendorong percepatan penyediaan lahan tersebut,” ucap Citra Duani.
