Network
WARTA PONTIANAK – Penjabat (Pj) Bupati Landak Samuel, menandatangi Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Landak, di Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut Samuel berharap agar pemahaman masyarakat dapat meningkat dengan adanya perjanjian kerjasama ini.
“Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem kekayaan intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual,” ujar Samuel, di Ngabang, Kabupaten Landak.
Samuel menyatakan agar masyarakat dapat melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) guna mencegah penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Karena pentingnya pendaftaran pencatatan hak kekayaan intelektual bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun pelaku usaha industri ekonomi lainnya perlu untuk melindungi haknya dengan melakukan pendaftaran HAKI untuk mencegah penyalahgunaan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Samuel.
Baca Juga: Pemkab Landak dan Ditjen Perbendaharaan Teken MoU Pengelolaan Keuangan
Tidak lupa Samuel menyampaikan bahwa kekayaan intelektual dari Kabupaten Landak mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat di kenal secara Luas.
“Kekayaan intelektual dari seluruh inovasi yang berasal dari lembaga pemerintahan, pelaku UMKM, pelaku industri, pelaku ekonomi kreatif dari individu yang ada di Kabupaten Landak mendapatkan perlindungan hukum, potensi produk-produk ini harus kita dilindungi secara hukum sehingga dapat dikenal secara nasional dan internasional,” tutupnya. ***
