Network
WARTA PONTIANAK - DPRD bersama Bupati Sanggau Paolus Hadi menggelar rapat paripurna mengagendakan laporan pertanggungjawaban (LKPj) bupati Sanggau tahun anggaran 2022, bertempat di lantai III DPRD Sanggau, Senin 27 Maret 2023.
Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Jumadi mengatakan LKPj ini adalah wujud pertanggungjawaban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pengguna anggaran.
"Wujudnya setiap tahun menyampaikan LKPj-nya. Terkait dengan Isi di dalam nya apa-apa hal yang belum terakomodir segala macam nanti akan dibahas Komisi masing-masing mitra kerjanya itu sangat penting," katanya usai rapat paripurna LKPj.
Baca Juga: Safari Ramadan bersama Ormas Islam di Sanggau, Baznas Salurkan Zakat ke Anak Yatim dan Kaum Dhuafa
Meski demikian, Legislator PDI Perjuangan juga menyoroti LKPj tersebut utamanya menyangkut infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian yang belum terlaksana. Ia berjanji DPRD bersama Bupati Sanggau akan menyelesaikan yang belum selesai guna mensejahterakan masyarakat Sanggau.
"Yang belum terakomodir, kita akan melihat kemampuan keuangannya apakah perlu ditambah atau perlu dikurangi. Yang tidak maksimal bisa jadi dikurangi atau di pangkas bisa jadi dihilangkan. Tentunya yang menjadi prioritas menjadi kepentingan dan kebutuhan rakyat," ungkapnya.
Jumadi mengakui masih banyak kekurangan dari eksekutif, seperti soal infrastruktur, yang sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Gelar Workshop Kewirausahaan, Orang Muda Ganjar Kalbar Dorong Milenial Manfaatkan Peluang Usaha
"Bagaimana ekonomi di Sanggau lancar jika jalan dan jembatan masih rusak. Bagaimana manusia di Sanggau ini pintar tetapi pendidikannya masih lemah. Bagaimana manusia di Sanggau sehat kalau fasilitas kesehatannya lemah," sesalnya.
