Network
WARTA PONTIANAK – Beredarnya kabar Pemerintah Kabupaten Mempawah mengalokasikan anggaran pembelian mobil jabatan/ dinas pada Perubahan APBD 2020 mendapatkan sorotan dari seluruh lapisan elemen masyarakat. Diantaranya Aktivis Mempawah, Iswandi yang sangat menyesalkan dan mengecam kebijakan tersebut.
Menurut Iswandi, tak pantas pejabat Pemerintah Kabupaten Mempawah mengalokasikan anggaran pembelian mobil dinas ditengah situasi pandemi Covid-19.
Sebab, dalam situasi ini masyarakat sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret lalu.
“Kebijakan ini (pembelian mobil dinas) menciderai rasa keadilan masyarakat Kabupaten Mempawah. Ini bukan sikap seorang pemimpin yang baik bagi masyarakat,” ungkap Iswandi, Jumat 23 Oktober 2020.
“Tak elok rasanya Eksekutif-Legislatif Pemerintah Kabupaten Mempawah mempertontonkan kemewahannya. Sementara masyarakat miskin menjerit kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat pandemi Covid-19,” katanya.
Baca Juga: Peduli Kesehatan di Perbatasan, TNI Berikan Pengobatan Gratis
Jika kebijakan ini tetap direalisasikan, Iswandi menilai adanya dugaan kesepakatan terselubung tentunya hal ini suatu kejahatan yang dapat melukai hati rakyat dan mengingkari janji-janjinya kepada masyarakat Kabupaten Mempawah.
“Jadi dengan adanya peristiwa ini sangat mencerminkan tidak adanya rasa empati Pemerintah Daerah kepada masyarakat di Kabupaten Mempawah, yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Masyarakat kesusahan memperbaiki perekonomian keluarga, pejabat daerah justru menghambur-hamburkan uang rakyat dengan mobil mewah,” tuturnya.
Padahal, keberadaan mobil dinas pejabat Eksekutif-Legislatif Pemerintah Kabupaten Mempawah terbilang cukup baik dan layak pakai. Sehingga, dia menilai pembelian mobil dinas bukanlah sesuatu yang bersifat urgensi dan mendesak untuk direalisasikan.
