Network
WARTA PONTIANAK - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyorot Pilkada Serentak 2020 di sejumlah daerah di Indonesia terkait peningkatan kasus Covid-9 selama masa kampanye.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 23 November 2020, Komisioner Komnas HAM Hairansyah menyampaikan data yang dihimpun terkait kasus terkonfirmasi Covid-19 per 25 September 2020 sebanyak 266.845 kasus. Sementara, pada masa kampanye meningkat menjadi 502.110 kasus per 23 November 2020.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Sebut E-Rekap Mudahkan Pilkada
Dirinya menjelaskan dalam rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bahwa banyak temuan pelanggaran protokol kesehatan saat masa kampanye meski sudah dilakukan tindakan berupa peringatan tertulis, sanksi administrasi sampai upaya pembubaran kampanye.
Maka dari itu, seperti diberitakan Jurnal Presisi berjudul "Waduh! Gara-Gara Kampanye Pilkada 2020, Kasus Covid-19 Meningkat 50 Persen" dalam kurun waktu 15 hari sebelum tahapan pemungutan suara, Komnas HAM mengharapkan agar pengawasan dimaksimalkan juga disertai dengan penerapan sanksi tegas dan dukungan satuan tugas pendisiplinan.
Baca Juga: 3 Persoalan dalam Pilkada 2020: Protokol Kesehatan, Politik Uang dan Kejujuran Cakada
"Hal itu mengingat protokol kesehatan dalam tahapan kampanye pilkada belum berjalan maksimal. Masih terjadi pengabaian terhadap protokol kesehatan yang berpotensi terhadap penyebaran Covid-19," tutur Hairansyah.
Komnas HAM juga mengimbau perlunya memaksimalkan upaya pencegahan karena Covid-19 ini bersifat menyebar melalui kerumunan, sementara kegiatan kampanye tatap muka masih mendominasi.
Jika dilakukan pembubaran terhadap kampanye tatap muka yang tidak menerapkan protokol kesehatan, Komnas HAM mengkhawatirkan potensi penyebaran Covid-19 ini sudah terjadi dan sulit dihindari.
