Network
WARTA PONTIANAK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
Hal itu disampaikannya dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Dokumen Rencana Kerja antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Seluruh Indonesia di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Rabu 2 Desember 2020, dalam keterangan pers yang diterima Warta Pontianak.
“Kemudian berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah menindaklanjuti rapat ini, penandatangan antara Kepala BPKP dan para rekan-rekan gubernur, maka tentu yang dilakukan evaluasi pertama adalah program kerja anggaran 2020,” kata Mendagri Tito.
Baca Juga: Kemendagri dan BPKP Lakukan MoU, Mendagri: Setiap Rupiah Harus Diawasi
Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 mengalami problem yang sama, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di tingkat daerah. Pasalnya, pandemi Covid-19 mengubah berbagai perencanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Pandemi ini merubah rule of game yang kita rencanakan, program yang kita rencanakan di awal tahun lalu 2019 terjadi perubahan, ada yang bisa dikerjakan, (dan) ada yang tidak, karena pandemi ini, Krisis kesehatan ini tidak hanya berdampak kepada sisi ekonomi, namun juga berdampak pada sisi sosial, pengangguran, dan lain-lain,” katanya.
Beruntungnya, langkah cepat dilakukan Mendagri dan Menkeu untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal refocusing dan realokasi APBD untuk dialokasikan dalam penanganan Covid-19 ini, baik itu sisi kesehatan, jaring pengaman sosial, serta stimulus ekonomi.
Baca Juga: Mendagri: Peran BPKP Sangat Penting Mengawal Jalannya Pemda
“Fleksibilitas, kelincahan, dan inovasi dari semua pimpinan dunia, maupun daerah-daerah tingkat I dan tingkat II, sangat dibutuhkan dalam mengelola dan mengatasi kontraksi ekonomi akibat pembatasan-pembatasan kegiatan, ketakutan warga akan terjadi penularan, dan lain-lain. Hal ini membuat terjadinya perubahan dalam perencanaan, dan juga perubahan dalam kapasitas fiskal,” jelasnya.
