Network
WARTA PONTIANAK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan baik. Bahkan berdasarkan dari Kepala Satgas Covid-19, protokol kesehatan cukup dipatuhi, terutama oleh pemilih dan kontestan Pilkada.
“Kita lihat juga dari sisi penularan Covid, data dari Kasatgas Covid saya kira data yang patut kita pegang, reliable, dan saya kira Menkopolhukam langsung mengikuti langsung di hari H. Data dukungnya juga sangat jelas dari semua daerah, kepatuhan pada protokol Covid pada saat pemungutan suara itu adalah berkisar antara 89-96 persen, artinya relatif cukup dipatuhi dengan baik," kata Mendagri saat memberi sambutan di acara Rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Amarta Ballroom Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin 14 Desember 2020.
Dalam rapat koordinasi secara virtual ini, Mendagri mengatakan bahwa semua dapat melihat daerah Pilkada dengan daerah yang non-Pilkada tidak terlalu banyak jauh berbeda. Artinya tidak terjadi lonjakan penularan di daerah Pilkada. Justru di daerah-daerah Pilkada banyak daerah yang data merahnya menurun, data oranyenya yang meningkat.
Baca Juga: Setelah Divaksin Covid-19 di UAE, Dubes Husin Mengaku Sehat
"Tapi kalau kita lihat daerah yang tidak ada Pilkada juga sama, artinya ada tidak adanya Pilkada bukan menjadi faktor utama untuk peningkatan penularan Covid-19, tetapi kepatuhan protokol, apakah ada Pilkada ataukah tidak ada Pilkada tapi ada kerumunan yang lain itu bisa meningkatkan penularan Covid-19," katanya.
Mendagri menambahkan, satu faktor yang mendapatkan apresiasi banyak pihak terkait hari pemungutan suara Pilkada adalah adanya pelaksanaan pemungutan suara yang relatif tertib. Tertib ini karena diatur jam undangan pencoblosannya.
Menurut Mendagri ini merupakan hal baru. Maka layak jika semua pihak memberikan apresiasi kepada Ketua KPU dan jajaran KPU yang telah membuat terobosan baru ini.
“Karena dengan diatur jam seperti gaya rumah sakit dokter appointment itu membuat kerumunan tidak terjadi dan kemudian ketegasan dari aparat baik Polri, TNI, Satpol PP, Linmas ini juga untuk masyarakat yang sudah memberikan hak pilih langsung pulang, yang tinggal hanya saksi-saksi itu juga membuat tidak terjadi kerumunan yang berarti,” katanya.
Baca Juga: Kamu Kangen dan Sedang Ingin Mengambil Hati Pasangan? Coba Nyanyiin Lagu Payung Teduh yang Satu Ini
Meskipun di Sumba Timur kemudian di Luwu Utara terjadi kerumunan. Makanya, dia memohon kepada Bawaslu agar bisa melakukan langkah atau tindakan. Termasuk Polri juga bisa memberi teguran atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai aturan. “Harus ada ketegasan," kata Mendagri.
