Network
WARTA PONTIANAK - Kerumunan massa dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Jokowi di Maumere, Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 23 Februari 2021 beberapa waktu lalu berbuntut panjang.
Bahkan, video kerumunan massa saat kunker Jokowi di NTT itu sempat beredar dan viral di media sosial. Akibatnya, berbagai kritikan pun disampaikan atas aksi Presiden Jokowi saat menyapa kerumunan massa yang sebagian besar tak menggunakan masker dan tak menjaga jarak. Tindakan Presiden Jokowi dinilai kontradiktif dengan aturan protokol kesehatan Covid-19 yang telah dibuat.
Tak hanya itu, atas terciptanya kerumanan massa dalam kunker Presiden di NTT, Jokowi dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan (KMAK) ke Bareskrim Polri pada Kamis, 25 Februari 2020 beberapa waktu lalu.
Baca Juga: PT PLN UID Jawa Timur Luncurkan PLN Mobile Untuk Beri Kemudahan Bagi Pelanggan
Selain, Jokowi juga dilaporkan oleh Gerakan Pemuda Islam (GPI) ke Bareskrim Polri kerena kerumunan massa yang terjadi di Maumere, Provinsi NTT.
Sedih jg dg adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yg dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim POLRI. Presiden itu kepala negara & kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hkm sdh ada aturannya di UUD45, yaitu diproses di DPR, ke MK&MPR, bukan ke POLRI via peradilan biasa— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) February 28, 2021
Menanggapi laporan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan dan GPI tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie akhirnya berkomentar melalui cuitan di laman twitter miliknya.
Baca Juga: Ketua Umum PBNU Tolak Perpres Minuman Keras
Jimly Asshiddiqie pun mengaku merasa prihatin atas kasus dugaan tindak pidana kerumunan massa yang melibatkan Presiden Jokowi yang dilaporkan oleh GPI dan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan (KMAK) ke Bareskrim Polri
"Sedih jg dg adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yg dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim POLRI," tulis akun twitter @JimlyAs belum lama ini.
