Network
WARTA PONTIANAK - Penyedia obat-obatan melalui jalur e-katalog seperti yang diumumkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), harusnya berjalan secara transparan dan akuntabel. Proses pengadaan obat-obatan tahun 2021-2022 dengan menggunakan dana pemerintah ini juga diharapkan menghasilkan harga obat yang paling rasional.
Hal ini disampaikan Aditya Wardhana, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC), sebuah LSM yang bekerja untuk pemantauan akses obat esensial, di Jakarta, Selasa 17 November 2020, dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Pontianak.
“Fokus kami saat ini mengawasi agar obat ARV jenis kombinasi dosis tetap TLE (Tenofovir, Lamivudine, Efavirenz) dan TLD (Tenofovir, Lamivudine, Dolutegravir) bisa terdaftar di e-katalog terbaru ini dengan harga yang paling rasional,” katanya.
Baca Juga: Vaksin Moderna Diklaim 94,5 Persen Ampuh Lawan Covid-19
Menurutnya, dua jenis obat ARV kombinasi dosis tetap tersebut menjadi tulang punggung keberhasilan program penanggulangan AIDS di Indonesia.
“Saat ini ada lebih dari 80 ribu orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang mengonsumsi obat ARV dengan jenis kombinasi ini,” jelasnya.
Sejak tahun 2016, rejimen obat ARV jenis TLE yang dibeli menggunakan dana APBN harganya mencapai Rp.405 ribu. Pada pengadaan tahun 2020, harganya turun menjadi Rp.204 ribu. Hal ini menurutnya menjadi berita yang menggembirakan. Dengan harga yang turun, maka alokasi anggaran yang tersedia dapat mencakup lebih banyak ODHA untuk diberikan pengobatan.
Di sisi lain, ia mengakui informasi tersebut menimbulkan pertanyaan lain.
“Mengapa selama ini harga yang digunakan begitu mahal, bahkan setelah harganya turun pun tetap berbeda jauh dari harga di pasaran internasional? Per Oktober 2020 harganya hanya 6 dolar Amerika per botol atau setara dengan Rp.84.966,” katanya.
