Network
WARTA PONTIANAK - Aksi penurunan paksa baliho Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab atas perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang videonya viral di media sosial pada Jumat, 20 November 2020 ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.
Pasalnya, setelah viralnya video tersebut diikuti pernyataan Dudung Abdurachman yang mengusulkan agar FPI dibubarkan saja, muncul anggapan dari sejumlah pihak bahwa TNI kini telah ikut berpolitik.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Covid-19 Waktu Tepat untuk Bersatu
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menilai bahwa paham yang berdasarkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan adalah masa lalu.
Saat ini, boleh saja rakyat mendukung TNI dan Polri bersatu, tapi rakyat tetap harus menolak tegas jika tugas TNI sama dengan Polri.
"Kita dukung semboyan 'TNI dan POLRI bersatu'. Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan POLRI. Kita jangan lupa sejarah. Kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan POLRI darinya. Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu," cuit Fahri Hamzah di Twitter, Sabtu, 21 November 2020.
Dia pun merasa heran, kenapa setelah 20 tahun lebih reformasi, muncul pejabat militer yang masuk demarkasi pengelolaan negara sipil.
Baca Juga: Fahri Hamzah Soroti Massa yang Sambut Kepulangan Habib Rizieq
Salah satu contohnya aksi penurunan baliho Habib Rizieq karena seharusnya tugas tersebut dilakukan oleh Satpol PP.
"Saya gak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformasi kita, tiba-tiba muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini. Dugaan saya karena 'TNI dan POLRI bersatu telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi'. Tentu kita sayangkan dan cukup menyedihkan," kata Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah mengatakan, seperti diberitakan Pikiran Rakyat Bekasi berjudul "Penurunan Baliho Habib Rizieq Lukai Sapta Marga, Fahri Hamzah: TNI Harus Berada di Luar Politik" jika seandainya dirinya menjadi Menteri Pertahanan (Menhan), tindakan yang dilakukan TNI itu adalah 'lampu kuning' ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi.
"TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian," ujar Fahri Hamzah.
Baca Juga: Warganet Kritik Pangdam Jaya, Tagar Rakyat Percaya HRS Trending di Twitter
Dia menjelaskan, falsafah TNI adalah tentara rakyat dan hidup bersama rakyat adalah benar-benar karena TNI lahir dari pergolakan patriotik membela bangsa dan negara.
"Itulah yang membuat TNI selalu dinanti. Dan TNI telah membuktikan kesigapannya membersamai kesulitan hidup rakyat di daerah bencana dan lain-lain," kata Fahri Hamzah.
Menurutnya, tindakan Pangdam Jaya tersebut telah melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI. Karena seharusnya, TNI harus berada di luar dunia politik.
Baca Juga: Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman Usul FPI Dibubarkan
"Sejak konferensi pers Panglima TNI kemarin dan tindakan offside Pangdam Jaya itu, tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat, tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," tutur Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah lalu mengimbau semua lapisan masyarakat agar kembali bersatu dan berfokus pada Pilkada 2020 karena Pilpres masih jauh.
Baca Juga: Pangdam Jaya Kerahkan 500 Personel Gabungan Tertibkan Baliho Tak Berizin
"Ayo kembali bersatu. Ngapain sih konflik ideologi ini bangkit kembali? Kan pemilu nasional (Pileg dan Pilpres) masih jauh. Ayo kawal Pilkada. Biar 270 daerah dapat pemimpin terbaik. Jangan rusak Pilkada dengan isu pusat. Sama-sama nahan diri dong. Dewasa dikit kenapa sih," kata Fahri Hamzah.***
