WARTA PONTIANAK - Mulai tahun depan, China dikabarkan akan menutup pintu impor limbah, setelah sebelumnya pada 2018 lalu negeri tirai bambu mengeluarkan kebijakan yang melarang impor 24 jenis limbah termasuk limbah plastik.
Hal tersebut membuat negara pengekspor limbah utama dunia, seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara di Eropa akan banting setir ke kawasan Asia Tenggara.
Tiga negara Asia Tenggara yang dituju adalah Indonesia, Thailand, dan Vietnam.
Dengan kebijakan ini, tentunya tiga negara, termasuk Indonesia akan kewalahan dengan volume sampah yang diterima dari negara-negara tersebut.
Dan nantinya mulai memberlakukan larangan dan pembatasan atas impor limbah.
Dengan pengumuman terbaru China tentang larangan impor limbah menyeluruh, kekhawatiran telah muncul tentang dampaknya terhadap kawasan Asia Tenggara, yakni kapasitas pengelolaan limbah yang terbatas biasa terjadi.
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-bekasi.com dalam artikel, "China Keluarkan Kebijakan Terbaru di 2021, Indonesia Berpotensi 'Terkubur' Sampah Dunia", menurut Novrizal Tahar, direktur pengelolaan limbah padat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah tidak dapat mengimpor limbah umum dan limbah beracun yang berbahaya dari luar negeri karena undang-undang melarang negara untuk melakukannya.
Baca Juga: Cinta 4 Tahun Deddy dan Agnez Mo Kandas Karena Ini? Pandji Pragiwaksono: Buka Aja Sama Gue, It’s Oke
Dikutip dari SCMP, undang-undang hanya mengizinkan impor bahan limbah yang dapat didaur ulang, dengan pengotor maksimum pada bahan bekas impor dibatasi pada 2 persen.
Pemerintah Indonesia menargetkan industri plastik dalam negeri dapat memproduksi bahan bekas sendiri tanpa harus mengimpor dari tempat lain pada tahun 2026, sementara tujuan yang sama untuk industri kertas akan tercapai pada tahun 2030.
“Tapi tidak bisa (semudah) membalikkan telapak tangan. Ada ekosistem yang harus disiapkan, sampah bisa ditambah, masyarakat juga harus didorong untuk memilah sampah,” kata Novrizal Tahar yang juga menyoroti kendala pengelolaan sampah di Indonesia.
Indonesia, yang memanfaatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam sistem pengelolaan sampahnya, telah berhasil mengolah sekitar 80 persen dari total sampah domestik, dengan pemerintah menargetkan 100 persen sampah akan diproses pada tahun 2025.
Menurut Aretha Aprilia, manajer proyek di CDM Smith, sebuah perusahaan konstruksi dan teknik swasta global di bidang lingkungan, air, energi, transportasi, dan fasilitas, hampir setiap kota di Indonesia memiliki TPA sendiri.
“Untuk kondisi seperti Indonesia, yang paling tepat adalah bikin sanitary landfill dulu step by step; ambil langkah kecil karena kalau mau terjun langsung ke (teknologi) waste to energy, kemampuan finansial kita masih kurang,” katanya.
Sementara itu, menurut Danny Marks ahli kebijakan lingkungan asal Universitas Dublin, mengatakan bahwa daur ulang sampah berdampak buruk bagi ekonomi Asia Tenggara karena dampak negatifnya terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.
“Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dari polusi udara yang disebabkan oleh pabrik daur ulang. Tapi juga polusi plastik di laut bisa merusak pariwisata,” kata Danny Marks.
Pria yang telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang tata kelola lingkungan di Asia Tenggara tersebut mengatakan hal tersebut telah berkontribusi pada memburuknya air limbah di dekat Bangkok, yang merusak produksi budidaya perikanan di hilir
Baca Juga: Wali Kota Risma Ditawarkan Jadi Menteri Sosial
Dia menambahkan bahwa pandemi Covid-19 telah mengurangi separuh permintaan plastik daur ulang di wilayah tersebut, karena resesi ekonomi telah mengurangi permintaan minyak, yang pada gilirannya menurunkan harga plastik baru.
“Mengingat permintaan yang lebih rendah ini ditambah banyak efek merusak dari daur ulang limbah, akan masuk akal bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mengikuti jejak China dan juga mengadopsi larangan impor semua limbah,” katanya.*(Rivan Muhammad/Pikiranrakyat-bekasi.com)