WARTA PONTIANAK – Potensi politik uang di Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 diprediksi bisa meningkat.
Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat sedikit terhambat, sehingga berdampak kepada ekonomi. Dan pihak berkepentingan melihat potensi tersebut sebagai peluang untuk melakukan politik uang.
“Di waktu normal saja, politik uang selalu hadir dalam pesta demokrasi. Apalagi di tengah pandemi,” kata Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univesitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr Netty Herawati, kepada ANTARA, yang dikutip Warta Pontianak, Rabu 25 November 2020.
Baca Juga: Belasan Ribu Polisi Dikerahkan Amankan Pilkada Serentak di Sumut
Oleh karena itu, politik uang sangat merusak demokrasi, dan harus menjadi perhatian bersama, sehingga praktek curang bisa ditekan.
“Saat pandemi Covid-19 ini, bisa saja pasangan calon atau tim memanfaatkan keadaan untuk memperoleh suara, agar akses kekuasaan bisa dicapai,” tuturnya.
Menurutnya, peran dan tanggungjawab para pihak merupakan kunci untuk memutus rantai demokrasi yang tidak sehat. Makanya, Dr Netty mendorong Bawaslu agar lebih masif melakukan pengawasan dengan melibatkan elemen masyarakat itu sendiri.
Baca Juga: Mendagri Minta Bantuan TNI dan Polri Amankan Pilkada 2020
Dr Netty bahkan pernah melakukan wawancara hingga ke tingkat bawah, dimana sebagian masyarakat masih ada prakmatis dan memilih karena diberi uang, tanpa harus memikirkan seperti apa kedepannya.