WARTA PONTIANAK - Acara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq di Petamburan beberapa hari yang lalu menyeret sejumlah pejabat DKI Jakarta.
Deretan nama seperti Anies Baswedan hingga Ahmad Riza Patria masuk dalam panggilan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait kerumunan massa di acara Habib Rizieq.
Acara yang digelar untuk pernikahan putri ke-4 Habib Rizieq sekaligus menjadi puncak perayaan Maulid Nabi, menuai berbagai kecaman di kalangan publik.
Pasalnya perhelatan akbar yang digelar pada 14 November lalu dihadiri oleh sekitar 10.000 tamu undangan.
Jumlah orang yang tak sedikit itu menjadi sorotan, sebab diduga telah melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Baca Juga: Pemkot Pontianak Batasi Pelaksanaan Pesta Pernikahan
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melayangkan kritikan.
Menurut Prasetyo, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang tegas dalam menangani masalah Covid-19.
"Ini yang sering saya katakan untuk adanya ketegasaan pemerintah di masa pandemi. Karena Covid-19 ini bukan main-main," ujar Prasetyo sebagaimana beritakan pikiran-rakyat.com dalam artikel Kritik Pemprov Jakarta soal Acara Habib Rizieq, Ketua DPRD DKI: Harusnya Tegas Tanpa Tebang Pilih yang dikutip dari Antara.
Padahal, menurut Prasetyo di masa pandemi ini, kendali penuh atas penanganan Covid-19 dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Sudah berapa banyak korban meninggal dunia, sudah berapa banyak yang ditinggalkan. Dalam masa pembatasan sosial, seluruh teknis pelaksanaan di lapangan ada si Pemrov DKI," kata Prasetyo.
Dengan melihat sikap DKI Jakarta yang menghadapi kasus Habib Rizieq kemarin, Prasetyo juga mendesak agar Pemprov DKI Jakarta tak pilih kasih dalam menegakkan aturan.
"Karena itu, Pemprov DKI memang seharusnya tegas tanpa tebang pilih menghadapi sejumlah agenda publik yang menimbulkan kerumunan," tutur Prasetyo.***