Network
WARTA PONTIANAK - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang, untuk menjamin efektifnya penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia yang paling utama harus dilakukan adalah menghilangkan stigma dan diskriminasi bagi populasi kunci HIV.
Menurut Erasmus A.T. Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR, hal ini hanya dapat dilakukan dengan menghapus ataupun mencegah usulan kebijakan yang bersifat diskriminatif pada populasi kunci HIV-AIDS.
Setiap 1 Desember 2020 diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Hari ini diperingati pertama kali pada 1 Desember 1988 dengan tujuan memberikan pengetahuan pada publik bahwa HIV-AIDS adalah isu bersama, tidak hanya isu yang selalu dikaitkan dengan kelompok yang dipinggrikan dalam masyarakat.
Baca Juga: Peringatan Hari AIDS Dunia, KPA Kota Pontianak Bagikan 5000 Masker
HIV-AIDS adalah masalah kesehatan masyarakat, sesuai dengan apa yang sudah dikomitmenkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
Menurutnya, berdasarkan data UNAIDS, Situasi HIV-AIDS di Indonesia per 2018 menujukkan 640.00 orang hidup dengan HIV (ODHIV), 46.000 orang baru terinfeksi HIV. Per 2018 di Indonesia hanya 51 persen ODHIV mengetahui status HIV nya, dan hanya 17 persen memperoleh akses layanan.
Selain itu, hanya 15 persen Ibu hamil dengan HIV mengakses layanan untuk pencegahan transmisi HIV ke anak. Berdasarkan data UNAIDS ini hanya 11,37 persen laki-laki dan perempuan usia 15-24 tahun menyadari cara yang tepat untuk mencegah transmisi HIV. Pengetahuan tentang penanggulangan HIV dapat dikatakan belum maksimal.
Baca Juga: Hari AIDS Sedunia 1 Desember. Apa Saja Kata Twitter Land?
Dalam kebijakan penanggulangan HIV Indonesia pun telah dikomitmenkan bahwa prinsip yang dijalankan antara lain menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, salah satunya dengan melibatkan peran aktif populasi kunci HIV.
