Network
"Saya gak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformasi kita, tiba-tiba muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini. Dugaan saya karena 'TNI dan POLRI bersatu telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi'. Tentu kita sayangkan dan cukup menyedihkan," kata Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah mengatakan, seperti diberitakan Pikiran Rakyat Bekasi berjudul "Penurunan Baliho Habib Rizieq Lukai Sapta Marga, Fahri Hamzah: TNI Harus Berada di Luar Politik" jika seandainya dirinya menjadi Menteri Pertahanan (Menhan), tindakan yang dilakukan TNI itu adalah 'lampu kuning' ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi.
"TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian," ujar Fahri Hamzah.
Baca Juga: Warganet Kritik Pangdam Jaya, Tagar Rakyat Percaya HRS Trending di Twitter
Dia menjelaskan, falsafah TNI adalah tentara rakyat dan hidup bersama rakyat adalah benar-benar karena TNI lahir dari pergolakan patriotik membela bangsa dan negara.
"Itulah yang membuat TNI selalu dinanti. Dan TNI telah membuktikan kesigapannya membersamai kesulitan hidup rakyat di daerah bencana dan lain-lain," kata Fahri Hamzah.
Menurutnya, tindakan Pangdam Jaya tersebut telah melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI. Karena seharusnya, TNI harus berada di luar dunia politik.
Baca Juga: Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman Usul FPI Dibubarkan
"Sejak konferensi pers Panglima TNI kemarin dan tindakan offside Pangdam Jaya itu, tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat, tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," tutur Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah lalu mengimbau semua lapisan masyarakat agar kembali bersatu dan berfokus pada Pilkada 2020 karena Pilpres masih jauh.
