Network
Kesepakatan itu memicu gelombang kemarahan dan menuai kritik dari warga Palestina yang menganggapnya sebagai “ancaman” bagi hak-hak pengungsi Palestina dan “perubahan serius” dalam visi UNRWA.
Satpam
Anggota Senior Jihad Islam Ahmed al-Mudallal mengatakan kepada Al Jazeera: “Perjanjian ini benar-benar ditolak oleh semua badan Palestina karena tidak sejalan dengan pekerjaan umum badan PBB terhadap pengungsi Palestina.
“Dengan perjanjian ini, UNRWA akan bertindak sebagai agen keamanan untuk negara bagian AS melalui pengejaran karyawan dan pengungsi yang mendapat manfaat dari layanannya.”
Salah Abdulatti, seorang pengacara yang berbasis di Gaza, mengatakan perjanjian itu melanggar perjanjian PBB, Konvensi Pengungsi, serta otoritas badan tersebut.
“Badan PBB tidak berhak menandatangani kontrak dengan mengorbankan kepentingan pengungsi dan memberlakukan pembatasan kebebasan berekspresi mereka dengan dalih netralitas,” kata Abdulatti.
Kerangka tersebut ditandatangani tanpa berkonsultasi dengan Otoritas Palestina atau badan Palestina lainnya.
Abdulatti menyebut pendanaan untuk UNRWA sebagai "bersyarat" dan menambahkan langkah itu adalah bentuk "pemerasan mencolok".
Baca Juga: Pasukan Israel Bunuh Remaja Palestina di Tepi Barat
“Perjanjian itu akan mengubah badan tersebut dari badan layanan menjadi badan intelijen yang tujuannya adalah memberikan informasi keamanan,” kata Abdulatti.
Baker Abu Safia, anggota Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), mengatakan Amerika Serikat biasa menyumbangkan sepertiga dari anggaran UNRWA, dan kemudian jumlahnya dikurangi menjadi $365 juta per tahun, menyusul langkah Trump untuk memangkas pendanaan.
