Network
WARTA PONTIANAK - Pemuda dan Mahasiswa Kalimantan Barat yang tergabung dalam Forum Pontianak menggelar FGD bertema Evaluasi penerapan PPKM Darurat dan Program Vaksinasi di Wilayah Kalbar tahun 2021, di Ibis Hotel Pontianak.
Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut mengatakan, jangan menyalahkan kepala daerah terkait ketersediaan vaksin di daerah, karena memang tidak ada stok di Kementerian Kesehatan.
“Kita kirim surat karena masih ada lebih dari 4 juta jiwa di Kalbar yang belum divaksin. Makanya kita minta dihapuskan hal-hal yang menyusahkan masyarakat saat ini, karena mereka sudah susah,” katanya, Jumat 6 Agustus 2021.
Sukiryanto juga minta pemerintah daerah mengatur harga standar terkait dengan antigen dan swab PCR. Menurutnya, banyak sekali pengusaha di bidang kesehatan yang memiliki laboratorium PCR yang mengambil untung berkali lipat dan tidak sesuai.
Hal lain yang dianggap aneh oleh Sukiryanto adalah ketika ada masa tunggu hasil dari swab yang bisa ditentukan.
“Ada yang keluar 3 jam, 6 jam, satu hari. Kayak gini nampak sekali dibisniskan. Seakan tersenyum di atas penderitaan orang saat ini. Enak kalau masyarakat punya dana, kalau terpaksa ingin terbang, itu kan kasihan,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta Gubernur juga harus mengambil kebijakan. Hal tersebut bahkan sudah disampaikannya kepada Gubernur Kalbar.
Ia juga kurang setuju terkait vaksin yang digunakan sebagai syarat masuk sekolah bahkan pembuatan KTP. Maka dari itu, ia meminta ke depan agar syarat vaksinasi ini dihapuskan untuk mengurus berbagai urusan, karena tidak sesuai dan masyarakat akan kesulitan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidig Handanu yang juga menjadi narasumber pada kegiatan tersebut mengungkapkan, dari data kasus harian, pada data penerapan PPKM darurat 13 Juli sampai akhir Juli sudah menunjukkan kelandaian, meskipun angka kasus baru dikatakan belum aman.
“Jadi dengan dasar itu dapat disimpulkan pembatasan sosial berdampak pada kelandaian kasus di Pontianak, termasuk angka perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit,” ujarnya.***
