Network
WARTA PONTIANAK – Semakin menjamurnya aktifitas prostitusi online yang terkesan dibiarkan oleh aparat kepolisian serta pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, hingga saat ini sudah mulai menuai kritik dari berbagai pihak.
Salah satunya Abdul Sani, selaku anggota DPRD Kabupaten Ketapang, yang merasa gerah dengan banyaknya aktifitas prostitusi di Kabupaten Ketapang, khususnya prostitusi online yang sangat banyak terlihat secara gamblang di sosial media.
“Sampai saat ini, sangat banyak prilaku menyimpang yang terjadi di sosial media, seperti remaja putri yang menjajakan diri, yang sangat mudah di akses oleh khalayak ramai," ungkap Abdul Sani, Kamis 29 Oktober 2020.
Baca Juga: Akun Bodong Catut Namanya, Kalina: Kalau ada DM dari Akun Ini Jangan Balas karena Bukan Saya
Abdul Sani menilai, hingga saat ini aparat kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Ketapang terkesan tutup mata, tanpa pernah melakukan tindakan razia dan pengawasan ke hotel-hotel serta penginapan, yang kerap menjadi lokasi tindak asusila dan prostitusi di kabupaten ketapang.
"Kalau saya lihat memang aparat kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Ketapang terkesan menutup mata akan hal ini. Terbukti dengan tidak adanya razia serta pengawasan ketat di hotel serta penginapan, sebagai tempat-tempat yang di jadikan lokasi untuk aktifitas prostitusi," tegasnya.
Baca Juga: Mayat Tanpa Busana Ditemukan Warga Sangkut di Keramba Ikan
Selain itu, Abdul sani juga mengatakan, seharusnya hotel, penginapan dan kos yang kedapatan menjadi lokasi prostitusi harus mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah daerah, untuk memberikan efek jera, terlebih di masa pandemi yang membuat resiko penularan semakin meningkat dengat aktifitas prostitusi seperti jni.
Sementara Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang, Harlisa menuturkan, hingga saat ini aktifitas protitusi online di Ketapang yang sedang marak di kalangan pengguna sosial media, dan menjadi alasan ke khawatiran banyak pihak akan rusaknya mental generasi muda jika terus di biarkan oleh aparat terkait.
Baca Juga: Pasien Penderita Stroke Tewas usai Melompat dari Lantai Lima RSUD Tarakan Jakarta
"Ya memang banyak dan mudah di akses di kalangan pengguna sosial media, dan sudah sewajarnya menjadi ke khawatiran banyak pihak, karena dapat merusak mental generasi muda jika tidak segera ditindak oleh aparat terkait," tutur Harlisa saat di wawancarai via telepon.
Harlisa menilai, maraknya aktifitas ini tak lepas dari minimnya kegiatan razia oleh pihak terkait dan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Apalagi ini memang menjadi tugas dari banyak pihak untuk dapat meminimalisir dan menindak tegas para pelaku, serta memberikan pembinaan agat tidak mengulangi perbuatannya.
Baca Juga: Tak Mau Dompetnya Kosong, Residivis Ini Kembali Ditangkap Polisi karena Mencuri
Isa Anshari selaku tokoh masyarakat Ketapang menegaskan, pihaknya akan segera melakukan tindakan sweeping sendiri jika dalam waktu dekat tak ada aksi penertiban dan tindakan tegas apparat, terkait prostitusi online dan lokasi cafe remang-remang di Kabupaten Ketapang, karena sudah sangat meresahkan tanpa ada tindakan dari pemerintah.
"Kami sampai saat ini tetap pada komitmen awal, yaitu menolak adanya aktifitas prostitusi online dan hotel yang memberikan fasilitas seperti itu. Seperti beberapa nama hotel yang sudah kami kantongi, serta kawasan cafe remang-remang yang di duga kuat menjadi lokasi prostitusi berkedok usaha café," tegasnya.
Isa sangat mendukung KPPAD untuk mendorong pemerintah dan aparat kepolisian, agar kegiatan maksiat ini dapat segera di tindak dan di berantas di Kabupaten Ketapang.
Baca Juga: Pasca Demo Omnibus Law Berujung Ricuh, Kapolda Kalbar Klarifikasi ke Rektor Untan
Perlu diketahui, aparat kepolisian beralasan sedang fokus pengamanan pilkada saat dimintai keterangan, sementara Satpol –PP Kabupaten Ketapang berkilah tidak memiliki anggaran untuk melakukan razia dan pembinaan terkait permasalahan ini. ***
