WARTA PONTIANAK - Rencana vaksinasi Covid-19 yang awalnya disebut akan dimulai pada minggu kedua November ini, kini harus mundur menjadi dimulai pada minggu ketiga Desember 2020.
"Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember," ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu 4 November 2020.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Merah Putih Bukti Indonesia Mandiri
Luhut mengatakan, bahwa saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga yang dikembangkan oleh Sinovac dan Bio Farma, di Bandung, Jawa Barat.
Pemerintah Indonesia seperti diberitakan Pikiran Rakyat-depok.com berjudul "Jadwal Vaksinasi Covid-19 Molor, Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Mulai di Minggu Ketiga Desember 2020"
juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk bisa melakukan vaksinasi.
Baca Juga: Dinyatakan Sembuh, Tenaga Kesehatan Harus Jalani Tes Swab PCR
"Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya, ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan," ujar Luhut.
Luhut menambahkan, dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan bisa membuat wilayah Bali menjadi zona hijau pada awal tahun 2021 mendatang menyusul vaksinasi pada minggu ketiga Desember itu.
Baca Juga: Boikot dan Kecaman atas Macron, Ini 25 Produk Prancis yang Beredar di Indonesia
"Kami ingin lihat Bali jadi zona hijau, itu target kami, Bali jadi zona hijau harapannya pada awal tahun depan karena kita akan mulai vaksinasi mulai minggu ketiga Desember," kata Luhut.
Sebelumnya, pria yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan rencana vaksinasi Covid-19 yang tadinya akan dimulai sekitar minggu kedua November bisa saja molor.
Baca Juga: 3 Tersangka Baru Kasus PT DI Ditahan KPK, Aset Bernilai 40 Miliar Ikut Disita
Menurut Luhut, kemungkinan mundurnya jadwal vaksinasi bukan karena tidak adanya pasokan vaksin, melainkan karena dibutuhkan waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bisa mengeluarkan emergency use authorization.***