DPR Minta Warga Lokal dan Komodo Tidak Dipisahkan saat Pengembangan Taman Nasional

WARTA PONTIANAK - Komisi IV DPR RI meminta agar pengembangan kawasan pariwisata Taman Nasional (TN) Komodo tidak mengorbankan seekor komodo pun.

Bukan hanya komodo, Komisi IV pun meminta pemerintah untuk tidak mengorbankan masyarakat lokal yang sudah ratusan tahun hidup berdampingan dengan kadal raksaksa ini.

"Tidak boleh menggusur warga lokal dan tidak boleh memisahkan warga lokal dan komodonya," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Usai Membunuh, Seorang Guru Makan Jasad Korbannya dan Hanya Sisakan Tulang Belulang Saja

Karena, Dedi menilai, hal tersebut berbeda dengan sifat dari invvestasi yang mengejar profit yang bisa diperoleh dari kawasan itu.

Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat. com dalam artikel Pengembangan TN Komodo, Komisi IV Minta Warga Lokal dan Komodo Tidak Dipisahkan yang dari Antara, Guru Besar Bidang Ilmu Pengelolaan Satwa Liar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pun setuju dengan Komisi IV.

Ia menegaskan, wisata memang memungkinkan dalam kawasan taman nasional, akan tetapi pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan yang dibuat pemerintah, salah satunya dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam.

"Bagiamanapun TN Komodo itu visinya adalah konservasi satwa yang namanya komodo. Kalau usaha wisata itu apabila dimungkinkan boleh dilakukan, tetapi kalau tidak mungkin, komodo tetap jadi prioritas nomor satu," katanya.***