Network
WARTA PONTIANAK - Analis Kebijakan Publik Abi Rekso berpendapat Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan melakukan perombakan atau "reshuffle" kabinet menyusul dua menteri terlibat tindak pidana korupsi.
Abi Rekso, di Jakarta, Jumat 18 Desember 2020 sebagaimana diberitakan wartapontianak.pikiran-rakyat.com dikutip dari Antara, mengatakan stabilitas pemerintahan kian terganggu setelah dua Menteri Kabinet Presiden Jokowi, terseret kasus korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Baca Juga: Tangani Banyak Kasus, Ditreskrimsus Polda Kalbar Terima Penghargaan dari KPK
Kejadian yang berturut ini bukan saja mencengangkan publik luas, namun juga menjadi tamparan kuat kepada para pendukung Jokowi yang selama ini konsisten melawan budaya korup dalam pemerintahan.
"Reshuffle kali ini adalah kebutuhan atas menjawab kebuntuan sistem. Sudah ada dua Menteri Kabinet Jokowi yang tersangkut masalah korupsi. Sebelum catatan Itu bertambah ada baiknya Presiden mulai mempertimbangkan rombak kabinet segera mungkin. Ini bukan soal politik akomodatif, ini tentang keberlangsungan sistem pemerintah di masa krisis pandemik," tutur Abi Rekso.
Selain dua menteri yang terlibat korupsi, kata dia, Menkes Terawan juga menjadi sorotan penilaian yang kurang memuaskan.
"Sektor kesehatan adalah barang publik yang sangat vital bagi masyarakat. Sudah semestinya sejak awal orang yang memimpin Kementerian Kesehatan adalah orang yang selalu bergumul pada problem kesehatan rakyat. Bukan semata-mata orang yang meletakan pelayanan kesehatan sebagai sektor bisnis jasa. Itu bertentangan dengan paradigma keadilan sosial," ucap Sekjen Pergerakan Indonesia ini.
Abi Rekso juga menilai absen-nya kepemimpinan birokrasi dan komunikasi publik selama Menteri Terawan memimpin. Kedua hal tersebut dianggap sangat buruk, hal Itu juga yang membuat Kementerian Kesehatan semakin tidak berperan selama pandemik.
Bahkan dalam banyak survei independen menjelaskan bahwa jika terjadi Reshuffle Kabinet maka nama Terawan Agus Putranto yang paling awal diganti.
Survey Datalyst Center menjelaskan dari 2,2 juta pembicaraan publik selama Juli hingga November, nama Terawan mendapatkan 74 persen sentimen yang paling buruk.
Baca Juga: Polisi Sebut Tarif Artis TA Rp75 Juta Sekali Kencan
Kemudian, Indonesia Political Opinion merilis bahwa 57 persen dari pembicaraan terkait Presiden Jokowi menuntut pencopotan Menteri Terawan. Dan yang terakhir soal kinerja kementerian yang di rilis Vox Populi Research Center merilis Menteri Terawan kinerja 0,1 persen. Artinya sangat tidak kredibel kinerja-nya sebagai Menteri Kesehatan.
"Selama Pak Terawan menjabat, sama sekali tidak terlihat kepemimpinan baik secara birokrasi maupun sektor kesehatan. Terlihat Pak Menteri tidak bisa menguasai birokrasi di Kementerian. Maka semua hal macet dan tidak produktif. Juga dalam bentuk komunikasi kepada publik. Banyak pertanyaan publik yang tidak direspon atau diinformasikan terkait situasi dan kondisi selama pandemik. Hal ini juga menimbulkan banyak pertanyaan publik, apa saja sih kerja Menteri Terawan?" ucap Abi Rekso.
Kasus kepemimpinan Menteri Terawan harus menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi, untuk mencari figur lain yang sesuai dengan kriteria kepemimpinan, komunikasi publik, dan keberpihakan pada kesehatan rakyat.
"Bukan semata-mata fokus pada sektor bisnis kesehatan yang membuat biaya kesehatan menjadi lebih tinggi," ujarnya.***
