Network
WARTA PONTIANAK - Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 menjadi kontroversi akhir-akhir ini, karena Menteri Sosial terdahulu ditangkap KPK karena diduga melakukan korupsi Bansos.
Namun di era Menteri Sosial yang baru yakni mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam waktu dekat, bantuan sosial akan kembali disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19
Seperti dilansir dari Antara, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani mengungkapkan, bansos yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 akan segera diberikan di bulan Januari 2021.
Baca Juga: Jadi Mensos, Pengamat: Risma Punya Panggung Politik Nasional
“Dengan PT POS mulai disalurkan pada 4 Januari 2021. Kita harap dalam satu minggu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi menang ada khusus di Papua berbeda,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa 29 Desember 2020.
Hal tersebut disampaikan Risma bersama dengan Menteri Koordinator bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai keduanya mengikuti rapat terbatas dengan tajuk “Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2020” yang langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesi, Joko Widodo.
Sementara itu, untuk bantuan sosial yang akan didistribusikan untuk masyakarat di wilayah Jabodetabek akan berubah sistemnya. Wilayah Jabodetabek akan menerima bantuan secara tunai.
Baca Juga: Setelah Besok Dilantik Jadi Mensos, Risma Tancap Gas Perbaiki Data Bansos
“Untuk wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema sembako, akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos karena kita khawatirkan nanti timbul kerumunan karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sidah diatur oleh Bu Mensos,” sambung Muhadjir.
Risma mengungkapkan, pembahasan berbagai skema dan data menerima bantuan sosial di tahun 2021 masih sedang dalam
proses finalisasi.
“Kenapa hampir, karena kita akan mengembalikan (data) hari ini ke daerah dan (data) itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari, Bu 1 Januari kita libur? Kita nggak ada libur karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan," terang Risma.
Dijelaskannya, alasannya yakni karena rata-rata belanja sembako di Indonesia per bulan adalah senilai Rp3,76 triliun atau sekitar Rp60 miliar untuk lebih dari 500 Kota dan Kabupaten di Indonesia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ubah Bentuk Bansos Sembako Menjadi Bantuan Tunai
"Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Penerima program sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) tahun ini adalah 18,8 juta penerima dengan menerima Rp200.000 per bulan untuk Januari sampai dengan Desember," bebernya.
Ditambahkannya, untuk Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 2021 ditargetkan untuk 10 juta orang penerima termasuk di Jabodetabek yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan indeks bantuan per bulannya adalah Rp300.000 bagi setiap penerima manfaat.
"Itu diberikan pemerintah itu hingga Januari, Februari, Maret, April, jadi selama empat bulan," kata Risma.
Risma menambahkan, masih ada Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk 10 juta penerima manfaat dengan penyalur Bank Himbara.
Baca Juga: Tak dapat Bansos, Ilma dan Keluarga di Depok Makan Tepung Goreng, Benarkah? Cek Faktanya
"Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali dengan tahap pertama Januari, kedua bulan April, tahap ke-3 bulan Juli dan tahap ke-4 bulan Oktober," lanjutnya.
Sistem pemberian bantuan akan diperbaiki mulai Februari 2021.
"Karena Januari harus segera disalurkan maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui, yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya karena ada feedback, jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan untuk penerima bantuan," tambah Risma.
Baca Juga: Gibran Dikaitkan dengan Korupsi Bansos, KPK Berjanji akan Tegas dan Profesional Terhadap Siapapun
Risma menegaskan tidak ada lagi upaya memotong bantuan atau penyelewengan bantuan.***
NB: Untuk mengetahui berita seputar kilas balik atau kaleidoskop 2020 dan peruntungan di tahun 2021 (shio kerbau), dapatkan informasinya di Warta Pontianak yang akan selalu menjadi referensi informasi terkini bagi anda.
