Network
WARTA PONTIANAK - Per 9 November 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.
"Melalui aplikasi JAGA Bansos per 9 November 2020, KPK menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ipi mengungkapkan keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 730 laporan.
Baca Juga: Harun Masiku sudah Buron Selama 300 Hari, Ini Kritik dari ICW untuk KPK
Selain itu, seperti diberitakan Portalmajalengka berjudul "KPK Terima 1.650 Keluhan Masyarakat Terkait Penyaluran Bansos COVID-19" kata dia, ada enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya berjumlah 115 laporan, daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 75 laporan.
Selanjutnya, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 18 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 12 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan enam laporan, dan beragam topik lainnya total 531 laporan.
Baca Juga: KPK sebut akan Tahan 2 Kepala Daerah, FITRA: Tunjukkan Kerja dan Jangan Cari Sensasi
"Dari total 1.650 keluhan, sebanyak 559 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor," ujar Ipi.
Selain itu, KPK juga mencatat terdapat 79 keluhan yang belum ditindaklanjuti oleh pemda.
