Network
WARTA PONTIANAK- Penyakuran bantuan sosial oleh pemerintah selama pandemi ini ternyata banyak dikeluhkan warga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 9 November 2020 telah menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.
"Melalui aplikasi JAGA Bansos per 9 November 2020, KPK menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, sebagaimana diberitakan oleh jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com dalam artikel Wah Ribuan Masyarakat Banyak Keluhkan Penyaluran Bansos. KPK Terima 1.650 Keluhan Masyarakat yang dikutip dari ANTARA, Sabtu, 13 November 2020.
Ipi mengungkapkan keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar.
Baca Juga: Aplikasi Jelajah Lokasi Virtual Reality Expeditions Ditutup Google
"Keluhan ini jumlahnya mencapai 730 laporan," ucapnya.
Selain itu, kata dia, ada enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan.
"Ada juga laporan bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya berjumlah 115 laporan, dan daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 75 laporan," ucapnya.
Selanjutnya, mendapatkan bantuan lebih dari satu bantuan berjumlah 18 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 12 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan enam laporan, dan beragam topik lainnya total 531 laporan.
"Dari total 1.650 keluhan, sebanyak 559 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor," ujar Ipi.
