WARTA PONTIANAK - Presiden AS terpilih Joe Biden akan mendapatkan kendali akun @POTUS dari Twitter dan Facebook pada 20 Januari 2021 mendatang.
Akun @POTUS di kedua platform tersebut merupakan akun resmi Presiden Amerika Serikat.
Sebelumnya, akun ini dipegang oleh Donald Trump.
Baca Juga: Kapendam Jaya Klarifikasi Wanita Berbaju Kotak-kotak yang Ikut Naik Panser TNI
Akun media sosial Gedung Putih, wakil presiden, dan ibu negara Amerika Serikat juga akan diserahkan pada pemerintahan Joe Biden di hari pelantikannya.
“Twitter secara aktif bersiap untuk mendukung transisi akun Twitter institusional Gedung Putih pada 20 Januari 2021. Seperti yang kami lakukan untuk transisi presiden pada 2017, proses ini dilakukan dalam konsultasi yang erat dengan Arsip dan Catatan Nasional,” kata perwakilan Twitter, Sabtu 21 November 2020, dikutip sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat dalam artikel berjudul Mulai 20 Januari, Twitter dan Facebook akan Serahkan Akun Spesial ke Joe Biden pada Minggu, 22 November 2020 yang melansir dari Reuters.
Baca Juga: Update Kasus Corona 22 November 2020 di Indonesia, Total 497.668 Terkonfirmasi
“Pada 2017, kami bekerja dengan Pemerintahan Obama dan Pemerintahan Trump yang akan datang untuk memastikan transisi akun Facebook dan Instagram mereka mulus pada 20 Januari, dan kami berharap untuk melakukan hal yang sama di sini,” kata Facebook.
Menurut laporan Politico penyerahan akun Twitter @POTUS tidak memerlukan pembagian informasi antara tim Donald Trump yang akan keluar dan tim Joe Biden yang akan datang.
Baca Juga: Binmas Polres Kukar Libatkan Milenial Sosialisasikan Protokol Kesehatan
Dilaporkan juga bahwa Twitter akan bertemu dengan pejabat transisi Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris dalam beberapa bulan mendatang untuk membahas rincian tentang bagaimana pemerintahan baru akan menggunakan Twitter.
Joe Biden bersiap untuk menjabat pada 20 Januari nanti, namuan saingannya Donald Trump menolak untuk menyerah dan berusaha untuk membatalkan atau menumbangkan hasil pemungutan suara melalui tuntutan hukum.
Donald Trump menuntut penghitungan ulang suara di sejumlah negara bagian.***