WARTA PONTIANAK – Otoriter merupakan istilah yang merujuk pada gaya kepemimpinan atau sistem pemerintahan yang bersifat diktator, sewenang-wenang, dan tidak memberikan ruang bagi partisipasi atau kritik dari rakyat.
Sistem ini sering kali dikontraskan dengan sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan untuk mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.
Berikut beberapa ciri-ciri utama dari sebuah sistem otoriter:
- Konsentrasi Kekuasaan
Kekuasaan terpusat pada satu orang atau sekelompok kecil elit, seperti diktator, raja absolut, atau junta militer.
Elit penguasa ini memiliki kekuasaan absolut dan tidak terikat oleh aturan atau konstitusi.
Rakyat tidak memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka atau untuk mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh elit penguasa.
- Penindasan dan Kontrol
Sistem otoriter sering kali menggunakan penindasan dan kontrol untuk mempertahankan kekuasaannya.
Hal ini dapat mencakup:
Sensor media: Pemerintah mengontrol informasi yang tersedia bagi rakyatnya, seperti dengan memblokir situs web, menyensor berita, dan memenjarakan jurnalis.
Pembatasan hak berekspresi dan berkumpul: Rakyat tidak diizinkan untuk secara bebas mengungkapkan pendapat mereka atau untuk berkumpul dan memprotes.
Penggunaan kekerasan terhadap para pembangkang: Pemerintah menggunakan kekerasan untuk menindas para pembangkang dan untuk mengintimidasi rakyat agar tidak menentang pemerintah.
Baca Juga: Pemerintah Cabut Izin Pengumpulan Sumbangan ACT, Fadli Zon: Pemerintah Jangan Otoriter
- Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi
Pemimpin dan elit penguasa dalam sistem otoriter tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya.
Mereka tidak diwajibkan untuk menjelaskan keputusan mereka atau untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka.
Hal ini dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Ideologi Tunggal
Sistem otoriter sering kali mempromosikan ideologi tunggal dan menekan ide-ide lain.
Rakyat dipaksa untuk mengikuti ideologi ini dan mereka yang tidak melakukannya dapat dihukum.
Hal ini dapat membatasi pemikiran dan kreativitas rakyat. ***