Di Tengah Protes Massa, Thailand Gelar Pilkada di 76 Provinsi

- 20 Desember 2020, 19:58 WIB
Sejumlah aktivis pro demokrasi menulis pesan di sebuah jalan saat melakukan protes terhadap keputusan pengadilan konstitusional tentang kasus konflik kepentingan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, di Bangkok, Thailand, Rabu (2/12/2020). Foto diambil dengan eksposur panjang.
Sejumlah aktivis pro demokrasi menulis pesan di sebuah jalan saat melakukan protes terhadap keputusan pengadilan konstitusional tentang kasus konflik kepentingan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, di Bangkok, Thailand, Rabu (2/12/2020). Foto diambil dengan eksposur panjang. /REUTERS/Athit Perawongmetha/rwa/cfo/

Gerakan Progresif terhubung dengan Partai Maju Masa Depan yang dipimpin oleh tokoh oposisi Thanathorn Juangroongruangkit. Partai tersebut saat ini ditetapkan sebagai partai terlarang oleh pemerintah.

Thanathorn tampil sebagai oposisi Prayuth yang paling vokal. Larangan politik atas Thanathorn dan partainya memicu aksi massa yang menuntut Prayuth mundur dari jabatannya. Massa juga meminta pemerintah mengubah konstitusi dan mengurangi kekuasaan raja.

Massa juga menuduh Prayuth mencurangi hasil pemilu, tetapi tuduhan itu dibantah oleh sang PM Thailand.

Partai pendukung pemerintah memang tidak mengusung calon kepala daerah, tetapi mereka yang mencalonkan diri pada pilkada tahun ini telah menunjukkan kesetiaannya pada kubu Prayuth.

Pilkada serentak itu merupakan ujian bagi Partai Thai Pheu, yang mendukung eks perdana menteri Thaksin Shinawatra. Di kalangan oposisi, Thai Pheu masih jadi partai terbesar yang menguasai parlemen.

Thaksin mengunggah komentar di media sosial Twitter dan mendorong warga Thailand untuk mendukung kandidat dari Thai Pheu. Thaksin mengasingkan diri sejak ia dikudeta oleh junta pada 2006.

Baca Juga: Shin Tae-yong Nilai Timnas U-19 Masih Perlu Benahi Beberapa Aspek

“Saya memilih kandidat yang masih punya ikatan persaudaraan dengan mantan ketua,” kata Charoen Buaperm, 60 tahun, pegawai pemerintah provinsi yang bertanggung jawab atas rencana pembangunan dan penyusunan anggaran di daerah.

Partai Gerakan Progresif saat ini berupaya mengalihkan lebih banyak kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah, terutama untuk wilayah yang belum mengadakan pemilihan kepala daerahnya sendiri.***

Halaman:

Editor: Suryadi

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x