WARTA PONTIANAK – Satria Pembela Melayu melakukan deklarasi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif pasca Pemilu 2024 dan penyerahan dukungan perayaan Idul Fitri 1445 H/2024 M.
Kegiatan digelar di Sekretariat Satria Pembela Melayu (SPM) Provinsi Kalbar Jalan Panglima Aim Kecamatan Pontianak Timur, Sabtu 6 April 2024.
Panglima Besar SPM Kalbar, Awalludin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiasi pihaknya dalam mendukung ketertiban umum di Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Kalbar yang telah menyediakan waktu untuk dapat bersilaturahmi dengan SPM.
"Hal ini tentu saja memiliki pandangan sendiri bagaimana dekatnya Polri dengan Ormas SPM yang dapat dimaknai dengan Sinergitas," ujar Odeng sapaan akrabnya.
Sinergitas, lanjut dia, tidak hanya ditandai dengan sebuah kegiatan namun arti kegiatan tersebut yang seharusnya dirasakan dan dinikmati.
"SPM memiliki legitimasi yang cukup dan dapat di perhitungan kan dalam berkolaborasi menjaga situasi Kamtibmas tidak hanya itu kami juga tidak akan dapat di provokasi dengan issu diluar dari agama dan suku," jelasnya.
"Pada dasarnya kami menginginkan adanya perwujudan situasi yang aman dan kondusif pasca pemilu tahun 2024, untuk itu dalam rangka memberikan dukungan kepada Polri kami bersedia akan memberikan pernyataan sikap dalam bentuk deklarasi," lanjut Odeng.
Baca Juga: Jelang pemilu, Kapolda Kalbar ajak PMP jaga Kamtibmas
Adapun isi dari deklarasi tersebut berbunyi pengurus pusat Satria Pembela Melayu Provinsi Kalbar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat komitmen kebangsaan dengan menjaga dan merawat Pancasila UUD 1945, NKRI dan kebinekaan sebagai anugrah terbesar bagi bangsa Indonesia.
Bersedia untuk menjaga kedamaian pasca pemilu adalah tanggung jawab kita semua bersama seluruh element bangsa tanpa terkecuali.
Berkomitmen untuk menjaga sikap, santun dan menghindari ujaran kebencian, provokasi yg dapat memicu konflik antar kelompok.
Mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran dan tindakan yang merugikan seperti intimidasi, ujaran kebencian atau provokasi, kami percaya bahwa hanya dengan penegakan hukum yg adil maka demokrasi dapat berjalan dengan baik. ***