Network
WARTA PONTIANAK – Ruang keterbukaan informasi menjadi luas sejak diterbitkannya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Jika dulu andalan masyarakat hanya lewat media arus utama, namun sejak informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat lewat sosial media, belakangan wadah tersebut justru dimanfaatkan sekolompok pengguna sosmed untuk kepentingan tertentu bahkan tak jarang menimbulkan polemik di dalam masyarakat sendiri.
Menurut data Polda Kalbar, per Juli 2021 kasus pencemaran nama baik, penyebaran informasi hoak, dan asusila merupakan bagian kejahatan elektronik yang kerap ditangani Polda Kalbar di Pontianak.
Meskipun, secara umum angka kriminalitasi penipuan online merupakan kejahatan yang marak terjadi di masyarakat.
“Untuk itu, bagi pegiat media sosial agar tidak terjerat hukum sebaiknya berfikir sebelum memposting, atau saring sebelum sharing,” ujar Panit 1 Subdit Siber Polda Kalbar, Ipda M. Hendra Putra saat diwawancarai dalam Rapat Koordinsi dan FGD Asosiasi Media Sosial dan Online Indonesia (Amsindo).
Baca Juga: Ramalan Zodiak Besok Kamis 20 Mei 2021: Scorpio Bertemu dengan Seseorang di Media Sosial
Para pegiat media sosial sebaiknya menyusun argumentasi ataupun narasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi itu ke publik yang dimaksutkan para admin sosmed harus lebih selektif dalam memilah informasi apa saja yang dapat diposting atau sebaliknya. Jangan sampai, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.
“Misalnya, ada postingan yang bersifat negatif menjelek-jelekkan orang atau menghina orang. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, solusinya upaya membaca atau upayakan untuk mengetahui informasi tersebut dan mencari sumber yang jelas,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar, Salman Busrah mengapresiasi terbentuknya ssosiasi tersebut, karena dengan wadah ini harapannya dapat meningkatkan kontrol terhadap informasi yang akan diposting para pegiat medsos.
