Network
WARTA PONTIANAK - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara Erwan Wahyu Hidayat menyebut, pembangunan Terminal khusus (Tersus) milik PT Barata Guna Perkasa (BGP) di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
"Tidak pernah berkoordinasi dengan Kami. Namun, tiba-tiba sudah keluar jak izin Tersusnya," ujar Erwan, Kamis 6 April 2023.
Seharusnya, pemilik Tersus harus berkoordinasi dulu dangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) untuk memperoleh rekom tata ruang terkait lokasi Tersus dari PUPR. Dikatakannya, persetujuan lingkungan lokasi Tersus dari Perkim LH, dan keterangan dari Dishub, bahwa pelabuhan yang ada tidak dapat mengakomodir kegiatan bongkar muat, sehingga mereka diperkenankan untuk membuat Tersus.
"Pemkab KKU sudah bersurat ke pusat untuk meninjau dan membatalkan ijin BGP, pertama karena mekanisme perizinannya tidak sesuai yang kedua izin Tersusnya yang beralamat di Ketapang padahal lokasi Tersus nya berada di KKU," ujarnya.
Erwan menjelaskan, meskipun perizinan Tersus merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun tentunya dalam proses perizinannya juga harus mendapatkan rekomendasi serta pertimbangan teknis dari organisasi perangkat daerah terkait.
"Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dan tumpang tindih dengan perencanaan yang telah dimiliki oleh Pemkab KKU. Pemkab KKU menerima dengan senang hati aktivitas investasi di KKU, namun tentunya tetap mengikuti mekanisme dan regulasi yg berlaku," jelas Erwan.
Sementara, Kadis Perkim- LH Kabupaten Kayong Utara Wahono mengatakan, sampai saat ini pihak PT. BGP belum mendatangi Dinas Perkim-LH (KKU) untuk melakukan pembahasan pembangunan Tersus.
Baca Juga: Tinjau Jalan Longsor Sanggau-Bodok, John Hendri Harap Perbaikan Tuntas sebelum Lebaran
