Network
WARTA PONTIANAK – Selain menganggap sebagai hinaan, kasus pedemo yang memaki Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji juga berasal dari intervensi pemilihnya.
"Awalnya saya tidak mau melapor, tapi pemilih-pemilih saya, yang satu mau melapor, kalau bapak tak lapor jadi masalah. Bahkan ada yang bilang kami siap, kan jadi masalah besar," ujarnya.
Semestinya, kata Sutarmidji pedemo itu menyampaikan aspirasi sesuai subtansi. Harus memahami pasal per pasal apa yang menjadi dilema yang kemudian dibawa dalam aksi. Bukan malah memaki kepala daerah di jalanan.
Baca Juga: Dampingi PD, KPPAD Keluarkan Surat Perlindungan Khusus
Seperti diketahui Salah seorang peserta demo berinisial PD yang menggelar aksi unjuk rasa, meminta maaf secara terbuka melalui video rekaman yang beredar di dunia maya, Rabu 11 November 2020.
Dalam video berdurasi 32 detik ini, PD meminta maaf kepada Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji atas makiannya terhadap Gubernur Kalbar saat orasi yang dilakukan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada 10 November 2020 kemarin.
Baca Juga: Gubernur Sutarmidji: Laporan ke Polisi Sebagai Bentuk Pembelajaran Hukum
“Saya meminta maaf dan mengaku menyesal atas perkataanya yang dinilai tidak bermoral dan tidak berkenan di ucapkan saat menyampaikan orasi,” ucapnya di dalam video permintaan maaf tersebut.
Sementara Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, membuat Surat Perlindungan Khusus (SPK) guna mendampingi dan melindungi PD dalam menjalani proses hukum dari laporan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
