Network
WARTA PONTIANAK - Pencalonan Benny Wenda sebagai Presiden sementara di Papua dilakukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) saat Ulang Tahun Papua Merdeka Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada tanggal 1 Desember.
kabar ini menuai kekhawatiran di Indonesia, mengingat Papua sudah sejak lama ingin pisah jalan dengan Indonesia.
Organisasi ULMWP mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik Papua Barat.
ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Baca Juga: Papua Barat Resmi Deklarasi Kemerdekaan, Benny Wenda: Kami Tidak akan Tunduk dengan Indonesia
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Menurut ULMWP, seperti diberitakan Portal Jember berjudul "Benny Wenda Deklarasi Jadi Presiden Sementara, Benny: Negara Indonesia di West Papua Adalah Ilegal" pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat. Seperti yang sudah diberitakan Cerdik Indonesia dalam artikel "Benny Wenda Jadi Presiden Sementara, Republik Papua Barat Terbentuk".
Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.
Baca Juga: Pilkada di Boven Digul Papua Terancam Tertunda, Ternyata Ini Penyebabnya
