Network
WARTA PONTIANAK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melakukan kesepakatan tentang koordinasi tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan realisasi APBD.
Mendagri mengatakan penandatanganan Nota Kesepakatan kali ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah dibuat sejak 3 September 2020 silam.
Tito sangat berharap bahwa dengan kerja sama ini maka BPKP dapat mengawal sistem pemerintahan daerah agar berjalan lancar. Dengan demikian, program yang telah disusun dapat dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga: Mendagri: Peran BPKP Sangat Penting Mengawal Jalannya Pemda
“Terutama dari sisi program dan anggaran yang diinginkan oleh Bapak Presiden yaitu setiap rupiah dapat bermanfaat bagi rakyat, artinya semua program yang ada betul-betul bukan hanya dilaksanakan (sent), tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat (delivered),” ujarnya di Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Pontianak, Rabu 2 Desember 2020.
Menurutnya, selain perencanaan dan eksekusi pelaksanaan dibutuhkan juga pengawasan. Dalam konteks ini, BPKP menjadi pengawas utamanya yang berperan sangat penting untuk melakukan pendampingan sehingga pemerintah daerah (pemda) yang belum memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk membuat program yang efektif mendapatkan arahan langsung dari BPKP.
“Karena kita paham bahwa tidak semua pemerintah di daerah memiliki kapabilitas yang cukup dari sisi program anggaran dan lain-lain. Bervariasi, tentu ada kepala daerah yang memiliki kemampuan dan kesungguhan, idealisme, kreativitas, ketegasan untuk membangun dan membuat program-program yang pas serta mengeksekusinya dengan tepat juga,” katanya.
Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Fokus Pulihkan Ekonomi Saat Susun RAPBD 2021
Ia juga meminta agar BPKP dan para Gubernur untuk melaksanakan evaluasi pada program kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Mendagri mengatakan bahwa realisasi APBD masih sangat rendah.
