Network
WARTA PONTIANAK - Menteri BUMN Erick Thohir mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam 'label' asal negara vaksin Corona.
Ia juga menegaskan, vaksin yang datang ke Indonesia merupakan vaksin yang telah terdaftar di otoritas kesehatan dunia (WHO).
Oleh sebab itu, Erick meminta masyarakat agar tidak ragu untuk melakukan vaksin karena telah teruji secara klinis.
Baca Juga: Manjakan Fans KPop, Shopee Boyong Stray Kids dan GOT7 Tampil dalam TV Show Shopee 12.12 Birthday
“Jadi jangan terjebak ini vaksin China, vaksin Amerika dan sebagainya. Semua vaksin yang sudah masuk ke dalam data WHO dan juga sudah melalui uji klinis semua vaksin dinilai baik, Jadi jangan terjebak dalam arti apa-apa” ujar Erick sebagaimana diberitakan wartapontianak.pikiran-rakyat.com dikutip dari Antara, Sabtu 12 Desember 2020.
Berdasarkan Perpres 99 Tahun 2020, dalam masalah vaksinasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi otoritas tertinggi perihal vaksinasi.
Oleh sebab itu, Kemenkes telah memutuskan vaksin mana saja yang akan tersedia di Indonesia pada tahap awal.
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-tasikmalaya.com dalam artikel, "Minta Masyarakat Tak Ragu Divaksin, Erick Thohir: Jangan Terjebak 'Ini Vaksin Tiongkok'", adapun vaksin yang datang tersebut, sesuai dengan keputusan surat dari Menteri Kesehatan, Indonesia membeli vaksin dari Amerika, Tiongkok, Arab, dan lainnya.
Dia menambahkan bahwa yang terpenting saat ini adalah keyakinan bahwa vaksin dapat menurunkan resiko penularan dan kematian.
“Kita ingin kembali perekonomian nasional bergairah pada tahun 2021 dan kita yakini dengan data-data dari lembaga internasional seperti ADB Indonesia diproyeksikan tumbuh lima persen,” ucap Erick.
Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan karena vaksin yang 1,2 juta telah ada di Indonesia, tinggal menunggu BPOM.
Dia juga mengatakan bahwa Vaksin Sinovac telah melalui uji klinis ketiga di Bandung yang juga melibatkan BPOM dan MUI.
Sehingga, yang diperlukan saat ini adalah izin penggunaan darurat atau emergency use authority yang bisa didapat setelah uji klinis tahap ketiga.
Baca Juga: Tanggapi Harga Vaksin Covid-19, dr Tirta: Kukira Gratis, Coba Dana Korupsi Bansos Buat Subsidi
Adapun yang akan menjadi prioritas vaksinasi ialah para tenaga kesehatan, personel TNI-Polri, dan pegawai pemerintah.
Pemerintah tidak memaksa masyarakat yang tidak mau mengikuti vaksinasi. Tetapi mengharapkan agar setidaknya 67 persen tervaksinasi.
“Kembali program vaksinasi ini tidak ada pemaksaan, tetapi menargetkan 67 persen rakyat Indonesia tervaksinasi, karena harus menjadi herd immunity dan saling menjaga,” tutur Erick.***(Yuda Fuzan/Pikiranrakyat-tasikmalaya.com)
