Network
Mantan Ketua DPR RI itu menekankan bahwa ketiga faktor tersebut harus membuat Indonesia lebih memperhatikan implementasi bela negara agar tidak tergilas kompetisi global, ditambah berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter yang telah mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis yang sulit diprediksi.
Apalagi, kata dia, konsepsi keamanan nasional telah mengalami pergeseran paradigma sehingga ancaman tidak lagi bersifat kasatmata, tetapi bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis.
Bamsoet menyebutkan ancaman yang bersifat ideologis hadir dalam beragam fenomena, antara lain berkembangnya sikap intoleransi, tumbuhnya radikalisme dan terorisme, hingga munculnya sikap disintegrasi dan separatisme.
"Melalui derasnya arus globalisasi yang menembus batas teritorial, ancaman ideologis tersebut makin terasa nyata. Nilai-nilai asing yang merasuk melalui globalisasi mulai menggeser nilai-nilai keindonesiaan," kata Bamsoet menegaskan.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu memaparkan survei CSIS yang mencatat sekitar 10 persen generasi milenial setuju mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Survey LSI pada tahun 2018 juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro-Pancasila mengalami penurunan sekitar 10 persen, dari 85,2 persen pada tahun 2005 menjadi 75,3 persen pada tahun 2018.
"Hadirnya berbagai ancaman terhadap ideologi bangsa tidak dapat kita respons hanya dengan cara konvensional. Misalnya, hanya dengan memperkuat kekuatan militer dan persenjataan, atau membangun benteng pertahanan fisik untuk memagari wilayah nusantara," katanya.
Bamsoet menekankan bahwa implementasi bela negara juga harus menjadi langkah terintegrasi pada semua lini dan menyentuh seluruh aspek.
Baca Juga: 10 IKM di Singkawang dapat Bantuan Rumah Produksi dan Mesin
"Di sinilah pentingnya membangun benteng ideologi," kata Wakil Ketua Umum SOKSI ini menegaskan.
