Network
WARTA PONTIANAK - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat anggaran terbesar pada APBN 2021 senilai Rp149,8 triliun.
Untuk itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Kementerian PUPR agar penggunaan anggaran tersebut harus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” ujar Presiden dalam pertemuan virtual penandatanganan kontrak 982 paket tender/seleksi dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 15 Januari 2021.
Baca Juga: Sampaikan Duka Cita Atas Gempa di Majene, JK: PMI Kerahkan Kemampuan Terbaiknya
Presiden Jokowi menilai bahwa bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi dan sektor kontraktor.
Selain itu, memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang luas bagi industri yang terkait dengan konstruksi, serta menggerakkan industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan-minuman, kos-kosan, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Duduk Terlalu Lama? Hati-hati Anda Jadi Pelupa dan Gangguan Mental
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengapresiasi upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober tahun 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini.
Dalam laporan yang diterima, tercatat hingga tanggal 15 Januari 2021, ada 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan terkontrak.
"Sementara 982 paket dengan nilai Rp12,5 triliun telah selesai tender dan siap ditandatangani kontraknya hari ini dan tadi sudah dilakukan," ungkap Presiden.
Baca Juga: 214 Juta Data Pengguna Facebook, Instagram dan LinkedIn Dikabarkan Bocor? Waduh!!!
Jokowi meminta kepada Menteri PUPR agar dilakukan percepatan, sehingga di kuartal pertama semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya.
"Ini penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita," tutup Presiden Jokowi.***
