Network
WARTA PONTIANAK - Presiden RI Joko Widodo meminta percepatan kinerja di sektor konstruksi nasional tidak mengabaikan tata kelola dan good governance atau mekanisne yang baik.
Ini disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya melalui video conference dalam acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.
"Walau kita kerja cepat dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, mengabaikan governance, ini tidak boleh," ujar Presiden Jokowi seperti dilansir dari ANTARA, Jumat 15 Januari 2021.
Baca Juga: Tokoh Papua Dukung Jokowi Usulkan Listyo Sigit Jadi Kapolri
Jokowi mengatakan proses tender dan seleksi sektor konstruksi harus benar, transparan, sesuai peraturan, dan menjaga agar hasilnya memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Jokowi juga mengapresiasi kecepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini.
Namun Jokowi mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak.
Baca Juga: Idham Azis Minta Jajarannya Solid Dukung Keputusan Jokowi Tunjuk Listyo Jadi Kapolri
Jokowi meminta Menteri PUPR melakukan percepatan sehingga pada kuartal pertama 2021 semua paket sudah ditenderkan dan ditandatangani kontraknya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan pada Jumat ni sebanyak 982 paket senilai Rp12,5 triliun akan ditandatangani kontraknya secara serentak.
Acara penandatangan kontrak dilaksanakan secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa di kantor-kantor balai PUPR di 34 provinsi.
Baca Juga: Sekar Sari Puji Jokowi dan Menyatakan Siap Divaksin
Untuk tahap selanjutnya hingga akhir Februari 2021, sebanyak 1.984 paket senilai Rp24 triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya. Kemudian pada Maret 2021 akan diselesaikan 1.553 paket senilai Rp40 triliun.
"Sisanya akan kami upayakan untuk segera diselesaikan paling lambat Maret 2021," jelas Basuki.***
