Network
WARTA PONTIANAK – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim menilai, permintaan maaf Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim karena kelalaian tak mencantumkan nama pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari pada Kamus Sejarah Indonesia, adalah upaya mencari suaka politik agar tak dipecat Presiden Joko Widodo.
Kecuali permintaan maaf dan klarisifikasi Nadiem tersebut langsung dibarengi dengan evaluasi total seluruh dokumen sejarah yang telah diterbirkan negara.
“Jika klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem Makarim ke PBNU tidak dilanjutkan dengan evaluasi total seluruh dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara dan meluruskannya dengan menggandeng pihak yang berkompeten termasuk PBNU, maka bagi saya kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU hanyalah sekedar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi,” ujar Luqman Hakim Kamis 22 April 2021 dikutip dari NU Online.
Menurut Luqman selama ini sejarah peranan NU dan para kiainya masih banyak yang ditutup-tutupi sehingga tak banyak diketahui publik.
"Banyak fakta sejarah peranan ulama, kiai dan NU dalam perkembangan bangsa Indonesia yang ditutup-ditutupi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak diketahui masyarakat luas,” tukasnya.
Baca Juga: Nadiem Makarim Ungkap Formasi CPNS Guru Tetap Ada
Karena Luqman pun menganggap tak dimasukkkannya nama KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud, bukanlah kelalaian atau kekhilafan saja.
Akan tetapi Luqman menduga ada kekuatan kontra NKRI yang menysup di Kemendikbud, yang berupaya memecah belah bangsa melalui sejarah.
“Saya menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI yang ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat melalui penulisan sejarah, dalam hal ini kelompok NU,” ujar wakil rakyat dari Fraksi PKB ini.
