Network
WARTA PONTIANAK - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan, target untuk menghentikan impor BBM pada tahun 2030 harus disertai dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya.
"Ada empat PR besar Pemerintah untuk mencapai swasembada migas tersebut, meningkatkan lifting migas, membangun kilang baru, konversi BBM dan LPG, serta tingkatkan penghematan migas," kata Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Jumat, 23 April 2021.
Menurut dia, tanpa kesungguhan dan komitmen kuat, mustahil niat tersebut akan terwujud. Apalagi, lanjutnya, era Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024.
Ia berpendapat bahwa keempat PR besar guna mencapai swasembada migas sifatnya masih "bisnis as usual" alias jalan di tempat.
Baca Juga: BBM Langka Pasca Kebakaran Kilang Minyak Pertamina di Balongan, Ini Faktanya
Mulyanto menyatakan bahwa sebetulnya keputusan menghentikan impor BBM pada 2030 sangat tepat mengingat tekanan defisit transaksi berjalan dari impor migas, khususnya BBM dan LPG sangat kuat.
Untuk itu, ujar dia, niat tersebut agar dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh karena Pemerintah harus berani menghadapi mafia migas yang selama ini mencari untung dari impor migas tersebut.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah menargetkan tidak akan melakukan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) pada 2030.
"Memang dalam Strategi Energi Nasional ini kita rencanakan 2030 itu kita tidak lagi impor BBM dan diupayakan juga tidak impor LPG," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (20/4).
