Network
WARTA PONTIANAK - Pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar selalu waspada, menyusul meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini.
Seperti dikutip dari ANTARA, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartato menegaskan, kasus Covid-19 meningkat di 15 provinsi di Indonesia.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai meningkatnya Covid-19 akibat kesalahan bersama. Pimpinan tidak memberikan teladan yang baik, sehingga masyarakat ikut mencontoh.
"Mari kita renungan. Para elit dan pimpinan harus memberi contoh disiplin terhadap prokes, kalau tidak kasus covid akan terus meningkat'" kata Luhut prihatin.
Sementara itu Dicky Budiman, ahli epidemiologi Universitas Friffith Australia, mengatakan jumlah orang terjangkit Covid-19 bisa mencapai puncaknya di bulan Juni ini, diperkirakan 50 ribu hingga 100 ribu orang perhari. "Tingginya penyebaran covid karena akumulasi. Gelombang pertama belum selesai, klaster-klaster tidak bisa diprediksi, sehingga pandemi terus memanjang," kata Dicky.
Baca Juga: Komisi VIII Lockdown usai Covid-19 Menyebar di DPR RI
Meningkatnya kasus Covid-19 itu, tak ayal, membuat usulan agar Munas VIII Kadin (Kamar Dagang & Industri) Indonesia, 30 Juni, di Kendari, ditunda semakin menguat. "Anggota Kadin harus menjalankan himbauan Pemerintah untuk mengendalikan Covid-19. Sebaiknya Kadin jangan dulu membuat hajatan munas, yang berpotensi membuat kerumunan," kata Imanuel Yenu, Ketum Kadin Papua Barat.
Pendapat Imanuel Yenu dilandasi imbauan Kepala BNPB, sekaligus Ketua Satgas Covid-19, Ganip Warsito, Minggu (13/6) yang merekomendasi 6 poin untuk mengendalikan Covid-19. Salah satunya pembatasan kegiatan dari mulai hajatan sampai wisata religi, selain disiplin melaksanakan 3K (Kaji Informasi, Kembangkan sumber daya dan Kelola emosi), 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), testing, dan ketersediaan Rumah Sakit, alat kesehatan serta obat-obatan.
Di sisi lain, Wiku Disasmita, Juru Bicara Satgas Covid-19, menegaskan, sebaiknya acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti munas sebaiknya ditunda dulu. "Pada prinsipnya aktivitas masyarakat tidak boleh menimbulkan kerumunan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jika penyelenggara sebuah event besar belum yakin untuk berkomitmen sepenuhnya dengan aturan tersebut, lebih baik acara tersebut ditunda," tegas Wiku.
Baca Juga: Dinkes Kalbar Gandeng Kodam XII Tanjungpura untuk Percepat Vaksinasi Covid-19
Ketua Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara, mengatakan, jajaran Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Jabar, melalui rapat, sepakat bila Munas VIII Kadin di Kendari ditunda. "Covid meningkat, kita harus jaga kesehatan bersama. Jangan sampai orang Kadin justru membuat klaster baru. Sia-sialah kerja keras Kadin membantu pemerintah melalui vaksin gotong royong," tegas Cucu.
