Network
“Menko Ekonomi Airlangga Hartarto sendiri mendapat respon kepuasan publik hanya di urutan ke 6 dengan persentase 36 persen, persepsi ini cukup menegaskan jika performa Airlangga dianggap mengecewakan," ujar dia.
Kekecewaan publik atas kondisi ekonomi ini dipengaruhi beberapa hal, di antaranya; persepsi mahalnya harga bahan pokok (58%), sulitnya mencari pekerjaan (44%), sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli (38%) dan pengaruh lain (34%).
Sementara bidang penegakan hukum, ketidakpuasan publik mencapai 64 persen,angka ini menjadi yang tertinggi dari bidang lain.
Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, adalah; buruknya pemberantasan korupsi (62%), lemahnya independensi penegak hukum (56%), ancaman kebebasan berpendapat (52%), kualitas kebijakan (48%), dan faktor lain (36%).
“Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat.
Bahkan kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke 7 dengan persentase 34 persen, tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam Tito Karnavian 49 persen, Prabowo Subianto 57 persen.” ujar Dedi.
Masih dalam kluster Menko Polhukam, bidang politik dan keamanan juga mendapat respon kepuasan lebih rendah dibanding ketidakpuasan, hanya 49 persen menyatakan puas.
Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Politik dan keamanan, adalah: kebebasan berbeda pendapat (49%), kriminalitas (45%), perasaan aman (41%), ketertiban umum (36%), dan pengaruh lainnya (31%).
Lalu bidang sosial dan humaniora, Persepsi publik berbagi angka ketidakpuasan tercatat sebesar 50 persen.
Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Sosial, Politik dan Humaniora, adalah: Pengelolaan toleransi (51%), konflik sosial (46%), kesejahteraan (45), keadilan (38%), dan hal lainnya (27%).
“Secara umum kluster sosial mendapat penilaian baik, meskipun setara dengan tidak baiknya.
