Network
WARTA PONTIANAK – Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah terus didorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No.59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Kegiatan yang telah dilakukan selama dua hari juga dimaksudkan agar dapat mendorong pemerintah di daerah mengimplementasikan SPBE pada wilayahnya masing-masing.
Kepala bidang Pengelolaan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yeni Indah Susanti sebagai pembicara dalam acara tersebut menjelaskan tugas Kemendagri sesuai Perpres No. 95/2018 tentang SPBE adalah memiliki tugas mengkoordinasikan proses bisnis dan penerapan SPBE pemerintah daerah. Melalui penerapan SPBE di daerah diharapkan birokrasi berkinerja tinggi, integratif, transparan, dinamis, dan inovatif.
Baca Juga: PP Muhammadiyah Apresiasi Kementan Karena Surplus Bahan Pangan
Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempunyai pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses. Melalui penerapan SPBE juga diharapkan melahirkan inovasi TIK yang efektif, efisien dan terintegrasi. Selain itu diharapkan SDM memiliki jiwa kepemimpinan dan kolaboratif, inovatif, dan kompetensi.
“Tim koordinasi SPBE Pemda terdiri atas Sekretaris Daerah yang bertugas mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE Pemda, dengan penanggung jawab kepala daerah,” katanya sesuai rilis yang diterima Warta Pontianak dari Humas KemenPANRB Jumat, 20 November 2020.
Baca Juga: Warga Geger, Ular Kobra Sepanjang 1,5 Meter Merayap di Genteng
Berdasarkan data yang diperoleh, indeks SPBE Daerah tahun 2018 adalah 1,87 dari target 2,6 (Baik). Untuk itu, diharapkan dengan evaluasi SPBE yang dilakukan secara rutin oleh Kementerian PANRB dapat meningkatkan indeks penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah, terlebih dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menunjang infrastruktur, serta adanya aplikasi berbagai pakai.
Lebih lanjut dikatakan adapun permasalahan umum dalam penerapan SPBE di daerah diantaranya adalah sistem yang dibangun belum berdasarkan tugas dan fungsi, banyak sistem tidak terpadu dan terintegrasi, data masih berpencar-pencar di masing-masing wali data, kemudian belum ada standar pengelolaan data dan sistem yang baik.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Desak Kominfo untuk Edukasi Warga
