WARTA PONTIANAK - Calon Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden masih menduduki posisi teratas pada pemungutan hasil suara dengan perolehan suara 264 point.
Lantas, apabila Joe Biden menang, bagaimana nasib negara Tiongkok, Taiwan, dan Korea Utara (Korut) bahkan Laut China Selatan?
Sebelumnya, pada pemerintahan Donald Trump, ia cenderung memiliki sikap konfrontatif terhadap Tiongkok dalam segala hal.
Mulai dari perdagangan, teknologi, dan pandemi Covid-19 hingga Laut China Selatan dan Taiwan.
Selain itu, seperti diberitakan Pikiran Rakyat.com berjudul "Jika Joe Biden jadi Presiden AS, Bagaimana Nasib Taiwan, Tiongkok, Korut dan Laut China Selatan?"
Trump juga sempat menciptakan ketegangan dengan mengancam akan mengurangi jumlah pasukannya di Jepang dan Korea Selatan, dan membangun hubungan langsung dengan Kim Jong Un dari Korea Utara.
Baca Juga: Pengedar Uang Palsu Bernilai Rp16 Miliar di Surabaya Tertangkap
Kepemimpinan Donlad Trump menyebabkan perang dagang dengan Tiongkok telah merugikan ekonomi global hingga miliaran dolar.
Terlepas dari kesepakatan Fase Satu, tarif AS rata-rata untuk impor dari Tiongkok tetap pada 19,3 persen, lebih dari enam kali lebih tinggi daripada sebelum konflik.
Bermula pada 2018, menurut Peterson Institute for International Economics. Tarif rata-rata Tiongkok untuk impor dari AS berada pada 20,3 persen.
Jika pada pemerintahan Trump tak hanya persoalan dagang Tiongkok tetapi juga, telah menghindari bekerja dengan sekutu dan perjanjian internasional.
Baca Juga: Joe Biden Cetak Rekor Raih Suara Terbanyak dalam Sejarah Pilpres di AS
Trump telah menarik diri dari Kemitraan Trans-Pasifik, Perjanjian Paris, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Kesepakatan Nuklir Iran dan mengancam akan meninggalkan Organisasi Perdagangan Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia.
Menurut Edward Alden, salah seorang senior di Council on Foreign Relations, mengatakan jika Biden akan lebih dekat dengan Sekutu dan memiliki fokus lebih terhadap Tiongkok.
"Saya pikir pemerintahan Biden akan lebih fokus hanya pada masalah China dan bekerja lebih dekat dengan sekutu. (Biden) akan jauh lebih berhati-hati dalam penggunaan tarif," tuturnya.
Menurut situs web kampanye Biden, Joe Biden menyebut kesepakatan Fase Satu Trump dengan Beijing kosong, karena belum menangani praktik perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual.
Dia telah berjanji untuk bekerja dengan sekutu AS untuk mengubah perilaku Tiongkok.
Baca Juga: Mahfud MD sebut Kepulangan Habib Rizieq Shihab karena Menghindari Deportasi, FPI: Jangan Sebar Hoaks
Sementara, banyak ahli percaya jika persaingan AS-Tiongkok tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana pemerintahan AS menanganinya adalah kunci untuk mendorong perubahan hubungan yang lebih positif.
Sementara untuk konflik Laut Cina Selatan, pada 2016 saat Biden berkunjung ke Australia, Biden bersumpah bahwa AS akan memastikan jalur laut aman, dan langit tetap terbuka.
"Dan saya jamin, Amerika Serikat tidak ke mana-mana," katanya. "Amerika Serikat di sini di Pasifik untuk tinggal."
Sepanjang kampanyenya, Biden telah menekankan pentingnya memperkuat aliansi Washington untuk memulihkan kepemimpinan Amerika.
Misalnya, dalam kasus Laut Cina Selatan, itu berarti lebih banyak keterlibatan dengan negara-negara Asia Tenggara.
Pendekatan Biden tidak hanya akan berfokus pada sisi konfrontatif dari kebijakan China tetapi juga, bagaimana menangani masalah lokal dari sekutu dan mitranya.
Menurut Patrick Cronin, seorang pengamat keamanan Asia-Pasifik di Institut Hudson di Washington mengatakan Biden akan mencoba meletakkan dasar di bawah persaingan AS-Tiongkok.
Baca Juga: Wanita di Palembang Jadi Korban Peluru Nyasar dari Venue Lapangan Tembak Jakaring Sport City
Daniel Russel, asisten menteri luar negeri untuk Asia Timur dan Pasifik di bawah Obama, mengatakan Biden akan mengambil langkah untuk menghindari eskalasi militer akibat miskomunika
"Inti perbedaan jika Joe Biden terpilih sebagai presiden adalah bahwa kami akan memiliki presiden yang menetapkan kebijakan," kata Russel.
Dia mengatakan tindakan AS di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir seperti, kebebasan operasi navigasi tidak datang dari Trump, tetapi dari lembaga seperti Departemen Luar Negeri dan Pentagon.
"Kami akan memiliki strategi keamanan nasional yang tidak hanya mencakup pengiriman kapal perang. Ini akan mencakup diplomasi, keterlibatan dan partisipasi dengan ASEAN dan forum regional," imbuhnya.
Berbeda dengan Tionngkok, Biden yang menjadi kandidat presiden Demokrat pertama yang memberi selamat kepada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen atas kemenangan pemilihannya sambil mendesak hubungan AS-Taiwan yang lebih kuat.
Baca Juga: Simak Cara Dapatkan BLT Banpes UMKM Rp2,4 Juta meski Tak Punya Rekening BRI
Jika Biden memenangkan kursi kepresidenan, kebijakan administrasi Trump untuk menjual senjata ke Taiwan dapat membuatnya terikat.
Menurut David Denoon, direktur Pusat Hubungan AS-China di Universitas New York mengatakan hubungan AS-Taiwan dalam hal peralatan militer akan kurang akomodatif.
"Jadi mungkin saja pemerintahan Biden akan kurang akomodatif dalam hal memasok peralatan militer ke Taiwan," pungkasnya yang KabarLumajang.com kutip dari Asia Nikkei.
Rafiq Dossani, direktur Pusat Kebijakan Asia Pasifik di Rand, mengatakan bahwa pendorong hubungan AS-Taiwan bukanlah AS, tetapi hubungan Taiwan dengan China.
Ia menuturkan harapannya jika hubungan antara partai politik yang menguasai Taiwan dan Tiongkok daratan semakin menurun.
"Saya berharap Biden akan mendukung Taiwan dan keras pada Tiongkok," kata Dossani. "Di sisi lain, jika hubungan itu stabil, akan ada ruang untuk mengakomodasi kekhawatiran Tiongkok."
Baca Juga: Pekerja Migran Indonesia Asal Mempawah Meninggal Dunia Di Malaysia
Sementara jika Biden terpilih sebagai presiden AS mendatang, Biden mengatakan dia ingin bekerja dengan sekutu terutama Jepang, Korea Selatan dan Australia dan negara lainnya, termasuk Tiongkok.
Bekerjasama dengan sekutu ini untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi. Dia juga ingin memperketat kontrol senjata di kawasan itu dengan kerja sama Rusia.
Berbeda dengan Donlad Trump, kepempimpinan Biden justru akan membawa angin segar bagi Korea Selatan dan Jepang untuk memperbaiki hubungan.
Sementara, jika dengan Korea Utara Biden mungkin bisa menggunakan jalur-jalur diplomasi untuk hubungan keduanya.
Jennifer Lind, profesor ilmu politik di Dartmouth College, melihat mantan wakil presiden Obama itu kembali ke metode sebelumnya di Pyongyang.
"Saya berharap Biden akan mengikuti pendekatan lama AS terhadap Korea Utara, yang merupakan campuran pencegahan dan upaya diplomasi sesekali," kata Lind.*