Network
WARTA PONTIANAK - Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) meminta semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk mendengarkan suara perempuan dalam unjuk rasa damai menentang pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer di negara itu.
“Kami menggaungkan pernyataan Sekretaris Jenderal PBB yang menegaskan kembali dukungan yang teguh bagi rakyat Myanmar dalam mewujudkan demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia dan supremasi hukum,” demikian pernyataan tertulis UN Women, Kamis, 11 Februari 2021, dilansir dari Antara.
“Kami mendesak para pemimpin militer untuk menghormati keinginan rakyat Myanmar dan mematuhi norma-norma demokrasi, dengan perbedaan apapun harus diselesaikan melalui dialog damai”.
Baca Juga: Massa Penentang Kudeta Militer Myanmar Tak Goyah Gelar Aksi Walau Dilarang
Dalam pernyataannya, UN Women juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas penggunaan kekuatan oleh pasukan keamanan terhadap para demonstran damai, termasuk perempuan.
Entitas PBB itu mencatat beberapa laporan dari Nay Pyi Taw, Mandalay, dan kota-kota lain di Myanmar tentang demonstran yang terluka oleh pasukan keamanan sehubungan dengan gerakan pembangkangan damai yang melanda seluruh negeri pada 9 Februari 2021.
Belakangan dikonfirmasi bahwa Ma Mya Thwate Thwate Khaing, seorang perempuan berusia 19 tahun, yang ditembak di kepala oleh pasukan keamanan, adalah korban pertama yang dilaporkan dari kekerasan ini.
Baca Juga: Telenor Pulihkan Jaringan Internet di Myanmar Seusai Kudeta Militer
Dokter telah memastikan bahwa perempuan muda itu saat ini dalam kondisi kritis dan sedang menjalani perawatan penunjang hidup. Ma Mya Thwate Thwate Khaing seharusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-20 pada Kamis.
“UN Women menyampaikan simpati terdalamnya kepada keluarga dan teman-temannya, dan menyerukan kepada militer dan polisi untuk menahan diri dari menggunakan kekuatan yang tidak proporsional terhadap para demonstran,” demikian pernyataan entitas tersebut.
Selama sepuluh tahun terakhir, perempuan dan organisasi masyarakat sipil Myanmar telah memainkan peran penting dalam proses transisi menuju masyarakat yang sejahtera dan demokratis dan telah berperan sentral dalam mengadvokasi perdamaian dan pemerintahan yang inklusif.
Baca Juga: Kudeta Militer Myanmar, Paus Fransiskus: Solidaritas Dengan Rakyat
Selama setahun terakhir, UN Women juga telah melihat para perempuan Myanmar, di semua sektor masyarakat, bangkit dan berdiri teguh di garis depan upaya negara untuk mencegah dan merespons pandemi COVID-19, meskipun krisis yang sedang terjadi semakin memengaruhi mereka.
“Saat ini, UN Women berdiri dalam solidaritas dengan perempuan dan organisasi masyarakat sipil perempuan di Myanmar saat mereka berusaha untuk menggunakan hak dasar mereka untuk berdemonstrasi secara damai dan mengekspresikan harapan dan keinginan mereka untuk masa depan negara mereka,” kata UN Women.***
