Network
WARTA PONTIANAK - Ribuan massa demonstran Burma berkumpul di luar kementerian luar negeri Jepang menuntut Tokyo bergabung dengan sekutunya dalam mengambil sikap lebih keras terhadap kudeta militer di Myanmar pada Rabu 3 Februari 2021.
Mengenakan foto cetak merah dan melambai dari Aung San Suu Kyi, barisan panjang pengunjuk rasa mengepung gedung-gedung pemerintah di Tokyo, di mana demonstrasi politik besar-besaran relatif jarang terjadi.
Baca Juga: Militer Myanmar Rahasiakan Keberadaan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint
“Bebas, bebaskan Aung San Suu Kyi, bebas, bebaskan Myanmar,” kerumunan berteriak serempak sementara perwakilan mereka menyerahkan pernyataan kepada pejabat kementerian luar negeri yang meminta Jepang untuk menggunakan semua “kekuatan politik, diplomatik, dan ekonomi” untuk memulihkan pemerintah sipil di Myanmar.
Jepang dan Myanmar telah lama menikmati hubungan dekat, dengan Tokyo sebagai donor bantuan utama. Perusahaan terbesar Jepang sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di sana dalam beberapa tahun terakhir, melihatnya sebagai pasar perbatasan utama terakhir di Asia Tenggara.
Tentara Myanmar merebut kekuasaan pada hari Senin, memotong transisi yang tidak stabil ke demokrasi atas dasar penipuan dalam pemilihan umum November lalu, yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi secara telak.
Baca Juga: Protes Kudeta Militer di Negaranya, Ratusan Warga Myanmar di Tokyo Berdemonstrasi
Union of Myanmar Citizen Association, yang mengorganisir unjuk rasa itu, mengatakan Jepang seharusnya tidak mengakui rezim militer yang baru dibentuk. Hampir 3.000 orang mengambil bagian dalam protes pada hari Rabu, kata penyelenggara.
Mathida, 50 tahun yang bekerja di sebuah restoran di Tokyo, mengatakan dia bergabung dengan protes untuk mendorong pejabat Jepang berbuat lebih banyak untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.
